Jaminan Sosial dan Kesehatan Lansia Belum Maksimal

Roemahmedia.com I BANDUNG,- Jaminan kesehatan dan perlindungan sosial bagi lansia di Indonesia dinilai belum maksimal. Demikian diungkapkan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Dyah Anugrah Kuswardani disela kegiatan Webinar series 1 dalam rangkaian perayaan Hari Statistik Nasional 2020 serta kegiatan publisitas pemanfaatan data Sensus Penduduk 2020, dengan tema “Menilik Kualitas Hidup Lansia dalam Peta Jalan SDGs”, Senin (19/10/2020) Webinar tersebut juga menghadirkan Drs. Pungky Sumadi Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas), Dr. Lilis Heri Mis Cicih (Peneliti Lembaga Demografi –Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia), dan Prof. Dr. Zuzy Anna, S.Si, M.Si (Direktur SDGs Center UNPAD). Tema yang diangkat dilatarbelakangi bahwa Indonesia termasuk Jawa Barat berada pada peta jalan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 2030. Prinsip SDGs leave no one behind, tentunya berbagai program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan harus menyentuh seluruh dimensi kehidupan dan seluruh komponen masyarakat, termasuk lansia. Dyah menjelaskan jumlah lansia di Jawa Barat pada 2019 sebanyak 4,76 juta jiwa atau 9,71% total penduduk Jawa Barat. Rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk usia produktif mencapai 14,85%. Komposisinya lebih banyak lansia perempuan dibandingkan laki-laki. Demikian halnya dengan status pendidikan, rata-rata lama sekolah lansia di Jawa Barat masih rendah yaitu sekitar 5,38 tahun (belum tamat SD). "Hal menariknya adalah jika dilihat menurut status perkawinan, dimana lansia perempuan lebih banyak tinggal sendiri (cerai hidup dan mati) dibandingkan lansia laki-laki,"ungkapnya Adapun, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi, MCP, Ph.D menyampaikan adanya kebutuhan mendesak kebijakan kelanjutusiaan, yang terdiri dari perbaikan kualitas dan perluasan layanan; perluasan ketahanan sosial-ekonomi; ketersediaan data; respon kedaruratan; serta pengarusutamaan. "Pemerintah telah melakukan penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan serta Sinergi Stranas Kelanjutusiaan dengan RPJMN 2020-2024, yang diintegrasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah,"ujarnya Semakin meningkatnya jumlah lansia di Indonesia maupun Jawa Barat, tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, ekonomi maupun sosial. "Berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi lansia, tentunya sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan serta banyaknya problematika yang dihadapi lansia,"sambungnya Berbagai kebijakan yang dijalankan serta situasi yang dihadapi oleh lansia Indonesia, sebenarnya dalam peta jalan SDGs hingga 2030 nanti, posisi lansia menjadi cross cutting issue pada hampir semua tujuan. Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Zuzy Anna, S.Si, M.Si selaku Direktur SDGs Center UNPAD. "Lansia harus dikenal sebagai agen aktif dalam pembangunan, agar bisa mencapai pembangunan berkelanjutan yang transformatif dan inklusif,"tutupnya