BANDUNG, roemahmedia.com - Empat rencana pembangunan strategis Jabar dalam penanganan sampah tidak pernah selesai hingga kini. Padahal sudah ada Payung hukum untuk mengatasi persampahan regional Jabar yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Barat.
Wakil Ketua Panitia Khusus IX DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira, membenarkan bahwa Pemprov Jabar akan membangun empat (4) Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah Regional (TPPASR) yang tersebar di empat wilayah regional.
TPPASR Legok Nangka untuk untuk regional Bandung Raya dan TPPASR Lulut-Nambo untuk wilayah Bogor, Pemprov Jabar akan membangun dua TPPAS lagi. Yakni, TPPAS untuk daerah Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka- Kuningan) yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Cirebon dan TPPAS untuk regional Bekasi, Karawang serta Purwakarta.
Dari empat rencana TPPASR tersebut, baru TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut-Nambo yang sudah dikerjakan. Namun, hingga kini, belum dioperasionalkan juga. Hal ini, tentunya menjadi bahan pertanyaan Pansus IX DPRD Jabar yang sedang membahas Perubahan Perda RPJMD 2018-2023.
“Untuk mengetahui, apa permasalahan yang menjadi penghambat dioperasionalkannya kedua TPPASR yaitu Legok Nangka dan Lulut Nambo, maka rombongan Pansus IX melakukan kunker ke TPPASR Lulut-Nambo di Bogor,” ujar Yunandar R Eka Perwira saat ditemui diruang kerja anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, belum lama ini.
Hasil kunker, Pansus IX DPRD Jabar dari TPPASR Lulut-Nambo di Bogor, ternyata permasalahannya, karena di TPPASR Lulut-Nambo hingga kini belum ada investor. “Dari tahun 2014 sejak perda pertamanya keluar, sampai hari ini permasalahan Lulut Nambo ini masih berputar tentang siapa yang akan menjadi investor,” jelasnya.
Diungkapkan Politisi PDIPerjuangan ini, Proses terakhir pemilihan investor ternyata gagal ketika PT Jabar Bersih Lestari yang merupakan konsorsium yang sahamnya dipegang salahsatu BUMD Jabar PT Jasa Sarana dengan PT Panghegar.
“Itu wan prestasi hingga tidak jadi apa apa, jadi sampai hari ini nambo itu posisinya belum dibuat apa-apa,” tegasnya.
Informasi terakhir Yunandar menyebutkan, Jabar Bersih Lestari ini diakuisisi dengan sahamnya 100 % dibeli oleh PT Jasa Sarana.
Jasa Sarana akan memulai proses baru dengan KPBU, kerjasama dengan swasta. Ada beberapa yang sudah mengajukan penawaran dari Jerman dari China, untuk nambo ini. Namun, belum jelas kelanjutannya.
Yunandar juga mengatakan, bahwa kemarin PT. Jasa Sarana melakukan presentasi kepada Pansus IX, bahwa di TPPASR Lulut-Nambo akan menggunakan teknologi yang dapat menghasilkan Briket Kompos dan Residu.
Untuk Briket, sudah ada pihak ke tiga yang membelinya yaitu PT. Semen Cibinong. Briket dari sampah selanjutnya diolah menjadi bahan bakar untuk pabrik semen.
Tetapi ternyata itu hanya sanggup diserap 35 % dari total kapasitas sampah yag dihasilkan di Lulut-Nambo. Jadi pilihan kedua dijadikan kompos 30 persen dan sisanya menjadi residu yang akan dijadikan sanitary landfill, di sana itu konsep terbarunya, Cuma belum ada pemenangnya.
“Kita dari DPRD Jabar tentunya sangat berharap, agar kedua TPPASR Lulut-Nambo dan Legok Nangka segera beroperasional,” tandasnya.(***)DPRD Jabar Berharap PLTSR Nambo dan Legok Nangka Segera Operasional
BANDUNG, roemahmedia.com - Empat rencana pembangunan strategis Jabar dalam penanganan sampah tidak pernah selesai hingga kini. Padahal sudah ada Payung hukum untuk mengatasi persampahan regional Jabar yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Barat.
Wakil Ketua Panitia Khusus IX DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira, membenarkan bahwa Pemprov Jabar akan membangun empat (4) Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah Regional (TPPASR) yang tersebar di empat wilayah regional.
TPPASR Legok Nangka untuk untuk regional Bandung Raya dan TPPASR Lulut-Nambo untuk wilayah Bogor, Pemprov Jabar akan membangun dua TPPAS lagi. Yakni, TPPAS untuk daerah Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka- Kuningan) yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Cirebon dan TPPAS untuk regional Bekasi, Karawang serta Purwakarta.
Dari empat rencana TPPASR tersebut, baru TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut-Nambo yang sudah dikerjakan. Namun, hingga kini, belum dioperasionalkan juga. Hal ini, tentunya menjadi bahan pertanyaan Pansus IX DPRD Jabar yang sedang membahas Perubahan Perda RPJMD 2018-2023.
“Untuk mengetahui, apa permasalahan yang menjadi penghambat dioperasionalkannya kedua TPPASR yaitu Legok Nangka dan Lulut Nambo, maka rombongan Pansus IX melakukan kunker ke TPPASR Lulut-Nambo di Bogor,” ujar Yunandar R Eka Perwira saat ditemui diruang kerja anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, belum lama ini.
Hasil kunker, Pansus IX DPRD Jabar dari TPPASR Lulut-Nambo di Bogor, ternyata permasalahannya, karena di TPPASR Lulut-Nambo hingga kini belum ada investor. “Dari tahun 2014 sejak perda pertamanya keluar, sampai hari ini permasalahan Lulut Nambo ini masih berputar tentang siapa yang akan menjadi investor,” jelasnya.
Diungkapkan Politisi PDIPerjuangan ini, Proses terakhir pemilihan investor ternyata gagal ketika PT Jabar Bersih Lestari yang merupakan konsorsium yang sahamnya dipegang salahsatu BUMD Jabar PT Jasa Sarana dengan PT Panghegar.
“Itu wan prestasi hingga tidak jadi apa apa, jadi sampai hari ini nambo itu posisinya belum dibuat apa-apa,” tegasnya.
Informasi terakhir Yunandar menyebutkan, Jabar Bersih Lestari ini diakuisisi dengan sahamnya 100 % dibeli oleh PT Jasa Sarana.
Jasa Sarana akan memulai proses baru dengan KPBU, kerjasama dengan swasta. Ada beberapa yang sudah mengajukan penawaran dari Jerman dari China, untuk nambo ini. Namun, belum jelas kelanjutannya.
Yunandar juga mengatakan, bahwa kemarin PT. Jasa Sarana melakukan presentasi kepada Pansus IX, bahwa di TPPASR Lulut-Nambo akan menggunakan teknologi yang dapat menghasilkan Briket Kompos dan Residu.
Untuk Briket, sudah ada pihak ke tiga yang membelinya yaitu PT. Semen Cibinong. Briket dari sampah selanjutnya diolah menjadi bahan bakar untuk pabrik semen.
Tetapi ternyata itu hanya sanggup diserap 35 % dari total kapasitas sampah yag dihasilkan di Lulut-Nambo. Jadi pilihan kedua dijadikan kompos 30 persen dan sisanya menjadi residu yang akan dijadikan sanitary landfill, di sana itu konsep terbarunya, Cuma belum ada pemenangnya.
“Kita dari DPRD Jabar tentunya sangat berharap, agar kedua TPPASR Lulut-Nambo dan Legok Nangka segera beroperasional,” tandasnya.(***)
