Anggota Komisi V DPRD Jabar Iwan Suryawan,
Seperti dikemukakan Anggota Komisi V DPRD Jabar Iwan Suryawan, saat ini pihaknya menunggu, keputusan Pemerintah Pusat tentang revisi undang-undang Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga regulasi dalam pembentukan Raperda yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan kebudayaan di Jawa Barat bisa segera terealisasi.
Dinilai memiliki potensi yang besar dari bambu, Pemerintah tengah fokus mengembangkan strategi nasional industri bambu rakyat diantaranya dengan pembangunan 1.000 desa bambu.
Menurut Iwan, Dinas Pariwisata Jabar sudah membuat grand desain untuk pengembangan dan pelestarian produk bambu. “Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah kita akan mencoba membantu, karena Perda ini sangat dibutuhkan oleh kelembagaan-kelembagaan serta para penggiat seni dan kebudayaan" ujarnya di sela-sela kunker Komisi V DPRD Jabar di Objek Wisata Puri Bambu di Kabupaten Bandung. Selasa, (2/2/21).
Iwan berharap, melalui upaya standarisasi produk bambu tersebut dapat mendorong pelestarian nilai-nilai seni dan kebudayaan Jawa Barat.***Standarisasi Produk Bambu Jadi Perhatian Komisi V DPRD Jabar
BANDUNG, roemahmedia.com - Standarisasi produk-produk bambu di Jawa Barat mendapat perhatian dari Komisi V DPRD Jabar.
Bambu merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki perspektif nilai ekonomi, konservasi, dan budaya. Selain itu bambu juga dikategorikan sebagai bahan yang bisa digunakan sebagai pengganti kayu.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Iwan Suryawan,
Seperti dikemukakan Anggota Komisi V DPRD Jabar Iwan Suryawan, saat ini pihaknya menunggu, keputusan Pemerintah Pusat tentang revisi undang-undang Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga regulasi dalam pembentukan Raperda yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan kebudayaan di Jawa Barat bisa segera terealisasi.
Dinilai memiliki potensi yang besar dari bambu, Pemerintah tengah fokus mengembangkan strategi nasional industri bambu rakyat diantaranya dengan pembangunan 1.000 desa bambu.
Menurut Iwan, Dinas Pariwisata Jabar sudah membuat grand desain untuk pengembangan dan pelestarian produk bambu. “Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah kita akan mencoba membantu, karena Perda ini sangat dibutuhkan oleh kelembagaan-kelembagaan serta para penggiat seni dan kebudayaan" ujarnya di sela-sela kunker Komisi V DPRD Jabar di Objek Wisata Puri Bambu di Kabupaten Bandung. Selasa, (2/2/21).
Iwan berharap, melalui upaya standarisasi produk bambu tersebut dapat mendorong pelestarian nilai-nilai seni dan kebudayaan Jawa Barat.***
Anggota Komisi V DPRD Jabar Iwan Suryawan,
Seperti dikemukakan Anggota Komisi V DPRD Jabar Iwan Suryawan, saat ini pihaknya menunggu, keputusan Pemerintah Pusat tentang revisi undang-undang Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga regulasi dalam pembentukan Raperda yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan kebudayaan di Jawa Barat bisa segera terealisasi.
Dinilai memiliki potensi yang besar dari bambu, Pemerintah tengah fokus mengembangkan strategi nasional industri bambu rakyat diantaranya dengan pembangunan 1.000 desa bambu.
Menurut Iwan, Dinas Pariwisata Jabar sudah membuat grand desain untuk pengembangan dan pelestarian produk bambu. “Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah kita akan mencoba membantu, karena Perda ini sangat dibutuhkan oleh kelembagaan-kelembagaan serta para penggiat seni dan kebudayaan" ujarnya di sela-sela kunker Komisi V DPRD Jabar di Objek Wisata Puri Bambu di Kabupaten Bandung. Selasa, (2/2/21).
Iwan berharap, melalui upaya standarisasi produk bambu tersebut dapat mendorong pelestarian nilai-nilai seni dan kebudayaan Jawa Barat.***
