Alokasi PEN 2021 Capai Rp372,3 Triliun, DPRD Jabar Soroti sektor Kesehatan

BANDUNG, roemahmedia.com Program-program pemerintah pada sektor kesehatan belum berjalan dengan baik, terutama realisasi yang dibantu oleh program PEN. Ini dikemukakan Wakil Ketua Pansus IX Abdul Hadi Wijaya pada saat  melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. (Rabu, 10/02/21).  Kunjungan tersebut berkaitan dengan kegiatan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) IX yang sednag melakukan pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Pada kesempatan kali ini Pansus IX membahas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan. Menurut Abdul Hadi, PEN yang dipinjamkan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ini persetujuan pengajuan anggarannya hanya berjalan 2 bulan yang tidak memungkinkan menyelesaikan program bernilai puluhan milyar rupiah. “Pada akhirnya, banyak program yang akhirnya tidak tereksekusi,” ujar nya. Untuk itu Abdul Hadi mengatakan akan melakukan evaluasi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional di Jawa Barat khususnya untuk sektor kesehatan ini. Abdul Hadi juga menambahkan PEN menjadi program perbaikan di sektor kesehatan serta perekonomian yang harus ditampung pada RPJMD Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap berlanjut di tahun 2021.  Adapun total nilai PEN yang dialokasikan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp372,3 triliun."Dukungan program PEN tetap dilanjutkan. PEN (2021) dengan anggaran Rp372,3 triliun," kata Airlangga saat membuka perdagangan BEI 2021, Senin (4/1/2021). Airlangga mengatakan, melalui PEN ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di tahun 2021. Juga untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di Indonesia. "Sehingga, bisa akslerasi peningkatan lapangan kerja untuk membuat Indonesia lebih kompetitif," katanya. Airlangga merinci, untuk sektor UMKM alokasi nilai PEN mencapai Rp48,8 triliun.  Terdiri atas Subsidi bunga KUR reguler sebesar Rp14,8 triliun, Dukungan pembiayaan terhadap KUMKM sebesar Rp1,0 triliun, Penjaminan loss limit sebesar Rp1,0 triliun, dan Cadangan pembiayaan PEN sebesar Rp32,0 triliun. Kemudian nilai alokasi sektor Kesehatan mencapai Rp25,40 triliun. Rinciannnya, Pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp18,0 triliun, Pengadaan imunisasi, Sarpras, Laboratorium, dan Litbang sebesar Rp4,97 triliun, dan Cadangan iuran BPJS bagi PBPU/BP sebesar Rp2,43 triliun. Alokasi sektor Perlindungan Sosial mencapai Rp110,2 triliun. Terbagi atas Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, Program Sembako Rp45,1 triliun, Kartu Prakerja sebesar Rp10,0 triliun, BLT Dana Desa sebesar Rp14,4 triliun, dan Bansos Tunai Rp12,0 triliun.***