APBD Provinsi Jabar 2023 Momentum Tuntaskan Janji Kepala Daerah

RAPBD Provinsi Jabar tahun 2023, untuk beberapa waktu ke depan menjadi APBD Provinsi Jabar. Harapannya, menjadi momentum untuk menuntaskan janji Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur dan Wagub Jabar masa bakti 2018-2023. Hal ini, diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar, H. Ricky Kurniawan, LC dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Menurut Ricky, APBD Provinsi Jabar tahun 2023 seluruh janji-janji Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur dan Wagub Jabar, pada saat kampanye juga yang ada tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Penengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 harus dapat dituntaskan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dari sektor pembangunan, layanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus bisa tuntas di tahun 2023. Khusus untuk pendidikan, target wajar 12 tahun bisa diselesaikan. Layanan kebutuhan dasar yang menunjang pembangunan ekonomi itu juga harus bisa dituntaskan. Hal yang dibutuhkan potensi yang mendukung ekonomi kerakyatan yaitu sektor agribisnis yang tersebar di berbagai bidang bisa dihidupkan. "Hal yang mesti diselesaikan, selain program strategis yang menopang kebangkitan ekonomi kerakyatan, juga sarana pendukung yaitu infrastruktur baik irigasi maupun jalan itu yang harus diselesaikan," jelas Ricky. Penguatan program pengembangan ekonomi kerakyatan, ungkap Ricky, saat ini sangatlah memegang peranan penting karena ini bagian dari langkah antisipasi dampak potensi resesi ekonomi. Selanjutnya di bidang kesehatan , ini jelas merupakan program layanan dasar yang mesti dituntaskan, apalagi kondisi Covid yang belum tuntas 100 persen. Selain Covid 19, kondisi stunting dan beberapa kasus lainnya yang saat ini muncul seperti gangguan ginjal akut yang menyerang anak itu yang harus disediakan. Tentang kondisi anggaran yang mengalami keterbatasan, program maupun kegiatan yang dibuat diharapkan bisa menyentuh rakyat secara luas dan merata. "Untuk menyikapi terbatasnya anggaran, kegiatan yang sarat nuansa pencitraan sebaiknya ditiadakan," ujar Ricky.