*Jabar Stunting Summit 2022* Stunting di Jabar Menurun Tapi belum Zero

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum pada kegiatan Jabar Stunting Summit 2022 di Gedung Sate, Selasa (13/12/2022).

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum pada kegiatan Jabar Stunting Summit 2022 di Gedung Sate, Selasa (13/12/2022).

BANDUNG,- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mencatat angka prevalensi stunting di Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurun. Dari 31,5 persen pada 2018, angka stunting Jabar kini berada di angka 24,5 persen. Angka tersebut menunjukan penurunan cukup signifikan dibanding tahun 2018 yaitu 31,5 persen. Hal itu, diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Rizhanul Ulum, dalam keterangannya kepada media , dalam kegiatan Jabar Stunting Summit 2022 di Gedung Sate, Selasa (13/12/2022). Wagub, dalam penjelasannya menegaskan meskipun terjadi penurunan, akan tetapi angka prevalensi tersebut masih terbilang cukup tinggi. Mengingat jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbesar se-Indonesia. Sedangkan, untuk tahun 2022 ini angka stunting di Jabar telah mengalami penurunan meskipun belum signifikan. “Alhamdulillah trendnya positif tetapi kan penduduk Jabar sangat banyak sekitar 53 juta jiwa. Konsekuensinya termasuk sunting bahkan tenaga kerja juga banyak. Tetapi ini semua kita sedang ikhtiar maksimal dengan para kepala daerah dan DPRD untuk meninggalkan angka stunting di Jabar,” kata Wagub. Maka dari itu, jelas Wagub BKKBN bersama Pemerintah daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar menyiapkan skema untuk percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten/Kota se-Jabar pada tahun 2022 hingga 2024. Terlebih, usai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Yang ditindaklanjuti BKKBN dengan Peraturan BKKBN  Nomor  12  tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 atau  dikenal dengan RAN PASTI.  Wagub, dalam penjelasannya menambahkan, agar kasus stunting di Jabar dapat teratasi secara maksimal, maka dibutuhkan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Wagub dalam penjelasannya juga mengimbau kepada para bupati dan wali kota di seluruh Jabar untuk segera menganggarkan terkait dengan penyelesaian kasus. Sebab saat ini, Uu mengaku bahwa Pemprov Jabar telah merencanakan penganggaran di tahun 2023 untuk pencegahan kasus tersebut. “Karena kalau tidak ada anggaran tidak akan maksimal. Makannya kenapa saya minta untuk menganggarkan di kabupaten kota, supaya ini ada kolaborasi, dan ini juga gerakannya harus bersamaan,” ungkapnya Untuk itu, Wagub berharap penanganan sunting di wilayah Jabar dapat selesai secara cepat dan maksimal. “Sebenarnya kendalanya tidak ada, cuman mungkin kesadaran saja kita tentang hal itu, dan hal itu kalau menurut kami bukan sesuatu hal yang cukup berat,” ujar Wagub. Pak Uu menyampaikan pula pihaknya terus melakukan ikhtiar semaksimal mungkin agar Jawa Barat bisa mencapai zero stunting.