Jalan Tambang Parung Halang Bogor Solusi Alternatif antisipasi Kerusakan Jalan

BANDUNG, roemahmedia.com - APBD Provinsi Jabar tahun 2022, telah menetapkan 11 program Prioritas. Dari program tersebut, salah satunya pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup. Sejalan dengan sasaran itu, seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur harus terus untuk dituntaskan tanpa meninggalkan persoalan yaitu kerusakan lingkungan. Sementara itu, kondisi faktual saat ini menuju target jalan mulus, kendala yang dihadapi masih adanya kerusakan infrastruktur, terutama dampak lingkungan dan kondisi jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan angkutan pasir tambang. Ini terjadi di Parung halang Kabupaten Bogor. Di kawasan tersebut, yang notabene ruas jalan Provinsi mengalami kerusakan. Adapun kondisi jalan yang rusak itu diakibatkan karena aktivitas tambang yang dikelola oleh perusahaan yang beraktivitas di kawasan tersebut. Dengan kondisi itu, perlu ada solusi diantaranya perlu ada jalan khusus untuk aktivitas kendaraan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar,. H. Ricky Kurniawan, LC, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Ricky, yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor mengatakan aktivitas usaha pertambangan di Kabupaten Bogor tersebar di berbagai lokasi. Khusus untuk di wilayah Parung panjang, ini merugikan kegiatan pertambangan yang sudah beroperasi lama. Di kawasan Parung panjang, jalan provinsi banyak yang rusak. Untuk memperbaikinya, sudah cukup besar anggaran dari APBD Provinsi Jabar. "Namun, kerusakan masih ada sehingga perlu ada solusi lain," jelas Ricky. Saat ini, ungkap Ricky untuk memperbaiki kondisi jalan di area kawasan tambang, perlu ada jalan alternatif yang khusus dialokasikan untuk kegiatan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan. Jadi, jika jalan ini sudah ada, semua kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha tambang tak boleh lagi menggunakan jalan lainnya. Menurut Ricky, sambil menunggu jalan alternatif untuk kendaraan operasional usaha tambang, Pemerintah Provinsi Jabar perlu mengefektifkan pengawasan soal tonase. Pengawasan tonase penting untuk dilakukan guna menghindari munculnya kerusakan jalan baru akibat kelebihan tonase.