Anggota DPRD Jabar Ihsanudin minta Pemerintah tidak mempersulit perekrutan Guru

KARAWANG- Saat ini pemerintah sedang menggencarkan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tapi, hal tersebut belum mengakomodir semua guru. "Bagaimana guru-guru yang tidak lolos PPPK? Bagaimana kesejahteraan mereka?" demikian dikemukakan Anggota DPRD Jabar Ihsanudin, belum lama ini. Anggota DPRD yang dikenal pro rakyat ini meminta, pemerintah tidak mempersulit perekrutan PPPK guru. Bila perlu diangkat tanpa perlu tes lagi, terutama bagi guru yang sudah mengambil puluhan tahun. "Jangan sampai mereka berkompetisi dengan guru-guru yang baru. Angkat langsung menjadi PPPK tanpa perlu seleksi umum seperti pelamar PPPK lainnya," pintanya. Perlu Ada Standarisasi Honor Anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta ini juga mendorong, perlu adanya standarisasi honor bagi guru, terutama guru-guru honorer. Saat ini, masih banyak guru honor yang mendapatkan penghasilan di bawah standar. "Saat ini buruh sedang berjuang menaikan upah, sementara guru honornya jauh di batas upah buruh. Ada yang digaji 400 ribuan sebulan. tidak akan cukup," tegasnya. Menjadi seorang guru, lanjutnya, saat ini kurang banyak diminati karena memang gajinya sangat kecil. Sangat jauh berbeda dengan karyawan pabrik yang gajinya sangat besar. “Gaji guru honorer jauh di bawah gaji buruh, tentunya memang harus ada perhatian lebih serius dari pemerintah dalam mencari solusi untuk nasib guru honorer,” tambahnya.