Ricky (Gerindra): 30% SMA/SMK di Jabar Belum Terima BPMU

Adikarya Parlemen

Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kab Bogor, H. Ricky Kurniawan LC.

Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kab Bogor, H. Ricky Kurniawan LC.

BANDUNG, roemahmedia.com - Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) masih menyisakan permasalahan yang hingga kini belum tuntas. Dari laporan yang diterima, masih menerpa pula sekolah -sekolah swasta di beberapa daerah di Jabar, "Hingga saat ini persoalan masih ada yang belum tuntas. Bahkan dari aspirasi yang muncul, saat ini masih ada 30 persen sekolah Swasta (SMA/SMK ) yang belum mendapatkan dana BPMU," ujar Ketua Fraksi Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kab Bogor, H. Ricky Kurniawan LC, 26/3. Menurut Ricky, di Kabupaten Bogor saja, beberapa sekolah swasta masih menunggu bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk mendapatkan fasilitasi BPMU. Salah satu sekolah itu, SMK Al Maysarah yang berlokasi di Kecamatan Bojong gede. "Jika Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan meningkat pendidikan di sekolah swasta harus dibantu salah satunya berikan bantuan pendidikan seperti BPMU secara merata untuk sekolah swasta yang sangat membutuhkan bantuan itu," jelas H. Ricky. Ricky mengemukakan, masih munculnya aspirasi dari kalangan sekolah swasta SMK/SMA tentang fasilitasi BPMU, itu disebabkan BPMU tahun 2023 mengalami penurunan yakni Rp600 ribu per siswa. Padahal pada 2022 nilainya Rp700 ribu/siswa. Persoalan berikutnya, dana BPMU jumlahnya terbatas sehingga 30 persen sekolah swasta masih belum mendapatkan dana BPMU. SMA-SMK Swasta yang belum mendapatkan bantuan dana BPMU yang mencapai 30 persen dari sekolah yang mengajukan, ini diakibatkan oleh pengajuan mengalami kegagalan. ‘’Gagalnya banyak ada yang salah entri, terlambat, verifikasi gagal banyak sekali penyebabnya,” kata Ricky Kurniawan. BPMU, ungkap Ricky merupakan dana hibah. Sebelumnya dana BPMU ini melalui pos belanja di OPD di lingkup Dinas Pendidikan , kemudian ada temuan dari badan pengelelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) menyatakan bahwa lewat jalur hibah itu, maka hibah itu harus melalui jalur pengajuan. Terkait BPMU yang sudah berhasil 70 persen, Ricky berharap Pemprov Jabar melalui dinas terkait untuk segera dibereskan administrasinya lalu segera direalisasikan penyaluran dana BPMU. Sementara itu, untuk sekolah yang gagal mendapatkan dana BPMU, Pemerintah Provinsi Jabar melalui Disdik Jabar segera berkoordinasi dengan sekolah dan OPD teknis lainnya agar sekolah tersebut bisa masuk proses entry. Jika proses entry sudah selesai , nantinya sekolah itu masuk menjadi sekolah pengusul hibah. Jika tahapan ini sudah terpenuhi, tentunya di APBD perubahan tahun 2023, sekolah tersebut mendapatkan dana BPMU, jelas Ricky Ricky, dalam bagian lain keterangannya mengatakan saat ini kondisi perekonomian sudah mulai stabil dan sudah bangkit kembali, dengan kondisi ini diharapkan ada perhitungan kembali yang tepat untuk bantuan pendidikan dan yang lainnya.