Ricky (Gerindra): Kabupaten Bogor Masih Butuh Penambahan Sarana Pendidikan

BANDUNG, roemahmedia.com - Kondisi Kabupaten Bogor, merujuk pada data BPS telah menempatkan sebagai daerah tertinggi di Jabar untuk jumlah penduduk dengan jumlah penduduk mencapai 5,5 juta jiwa Selanjutnya, dari penelusuran di lapangan, untuk pertambahan jumlah penduduk, itu tak hanya disebabkan oleh jumlah kelahiran saja. Di Kabupaten Bogor, penambahan jumlah penduduk itu juga disebabkan oleh urbanisasi. Kondisi Kabupaten Bogor, dengan jumlah penduduk terbesar juga berimbas pada tingginya tuntutan pembangunan. "khusus untuk melindungi anak sebagai aset bangsa sarana pendidikan sarana pendidikan berupa ketersediaan sekolah itu harus ada penambahan ", ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor, H. Ricky Kurniawan,LC dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Ricky, dalam keterangannya mengatakan dari hasil penelusuran di lapangan Dengan mempertimbangkan satu kecamatan harus ada satu SMA/SMK di Kabupaten Bogor, masih ada Kecamatan yang ada dalam kondisi blank spot. Ketersediaan sekolah negeri untuk SMA/SMK negeri masih dibawah 50 persen. "di Kabupaten Bogor, kekurangan sekolah negeri itu terbantu dengan kehadiran sekolah swasta,l", kata Ricky. Ricky yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar, dalam bagian lain keterangannya mengatakan untuk mewujudkan Jabar juara persoalan pendidikan harus dituntaskan. Berdasarkan data dalam LKPJ Gubernur Jabar tahun 2022, kondisi rata-rata lama sekolah realisasinya baru mencapai 8,78 tahun, ini artinya rata-rata lama sekolah di Jabar belum mencapai 9 tahun. "guna mewujudkan Jabar juara untuk mewujudkan pendidikan itu juga harus bermutu ", kata Ricky. Ricky, dalam keterangannya mengatakan pendidikan yang bermutu itu dari sisi rata-rata lama sekolah, idealnya harus ada pada 12 tahun. Harapan itu, berimplikasi pada perlunya penambahan aksesibilitas berupa penambahan sarana sekolah. Penambahan sarana sekolah SMA/SMK jika hanya dialokasikan dari anggaran APBD saja, jelas ada keterbatasan. Solusinya jika anggaran pembangunan sarana SMK/SMA mengandalkan anggaran pemerintah itu harus ada skala prioritas. Salah satunya prioritaskan daerah dengan jumlah penduduk tinggi seperti Kabupaten Bogor. Di sisi lain khusus di Kabupaten Bogor, dengan kondisi sekolah swasta sudah berperan cukup besar , kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha perlu terus Direalisasikan. "untuk Kabupaten Bogor dengan kondisi pertumbuhan industri yang terus berkembang serta usaha di sektor pariwisata yang juga terus eksis kepedulian dari perusahaan dalam fasilitasi CSR harus terus ditambah untuk mendukung aksesibilitas sekolah swasta", tutup Ricky mengakhiri penjelasannya.