WJOS Dapat Apresiasi dari Komisi 1 DPRD Jabar

Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman saat menghadiri rangkaian kegiatan West Java Partnership Day 2024 di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat (23/8/2024).

Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman saat menghadiri rangkaian kegiatan West Java Partnership Day 2024 di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat (23/8/2024).

BANDUNG, roemahmedia.com - DPRD Provinsi Jawa Barat memgapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas penyelenggaraan West Java Outward Looking Strategy (WJOS) yang merupakan seminar sebagai titik awal yang sangat diharapkan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman saat menghadiri rangkaian kegiatan West Java Partnership Day 2024 di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Jumat (23/8/2024) Menurut Bedi, Pemprov Jabar mempertemukan dan memfasilitasi para pemangku kepentingan kebijakan dan menghadirkan pusat khususnya Kemenlu dan Kemendagri, kampus, dan juga pelaku-pelaku yang giat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang memang bagian dari subtitle diplomacy dalam hubungan keterlibatan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu Komisi 1 memberikan masukan dalam peta jalan WJOS ini bahwa Pemprov harus membuat biro khusus yang menangani kerjasama hubungan luar negeri. Kemudian, lanjut Bedi, hal ini terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Di mana di dalamnya ada optimalisasi hubungan luar negeri bagi pembangunan Jawa Barat. “Bagaimana infrastrukturnya menuju 20 tahun kedepan harus ditunjukan wajahnya sudah borderless tapi harus disiapkan fundamentalnya seperti apa,” kata Bedi. Yang tidak kalah pentingnya, dalam hal ini pemprov juga sebaiknya melibatkan secara intensif masyarakat sipil, seperti Bandung Geopolitic Studies (BGS) sebagai lembaga yang merupakan bisa atau mewadahi hubungan antara warga (people to people atau bisnis to bisnis) dengan pemerintah. “Karena itu harus ada kemitraan yang strategis dan berjangka panjang dengan lembaga masyarakat sipil seperti BGS ini,” sebut Bedi. Bedi menegaskan, biro hubungan kerjasama luar negeri yang diusulkan itu sangat penting sekali. Pasalnya, namanya negara besar bahwa kebijakan luar negeri menjadi bagian yang paling integral dari kebijakan dalam negeri. Sedangkan, untuk negara yang sedang berkembang justru menjadi bagian dari objek kebijakan negara lain. Dalam berbagai hal, Bedi menyebutkan bahwa acara tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan perspektifnya sebagai legislatif. Jawa Barat merupakan provinsi yang sangat strategis dan memiliki potensi yang luar biasa terutama warganya dalam melakukan kegiatan lintas negara. Peran serta Civil Sociaties sangat penting dalam mewadahi khususnya warga Jabar yang berkegiatan lintas negara. DPRD sangat mendukung kegiatan seperti ini, hajat hidup orang jawa barat pasti lebih banyak melakukan kegiatan hubungan luar negeri tersebut untuk kesejahteraan warga Jawa Barat, tutup Bedi.***