Hilang Rp 2,4 Triliun, Pemprov Jabar Hanya sediakan Air Putih

BANDUNG,- Jangan terkejut, jika ada acara di Gedung Sate, konsumsi yang ada hanyalah air putih kemasan yang tersedia. Tak akan lagi ada snack berisi roti, kue, lemper, apalagi dikasih makan. Pasalnya, kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah (TKD) membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memperketat pengeluaran operasional, termasuk di lingkungan Kantor Gubernur Jabar Gedung Sate, Kota Bandung. Tahun ini, Pemprov Jabar kehilangan sekitar Rp2,4 triliun dari alokasi sebelumnya. Pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat, Agus Rahmat mengemukakan penghematan sudah mulai diterapkan secara bertahap, terutama dalam penggunaan listrik. Penggunaan lampu malam hari dikurangi di Gedung Sate biasanya hingga pukul 00.00 WIB, namun saat ini sampai jam 21.00 WIB. "Sesuai arahan Pak Gubernur, implementasinya sudah berjalan di lapangan. Untuk listrik, penggunaannya hanya selama jam kerja. Kalau tidak ada kegiatan, ya dimatikan," ujar Agus, Minggu (19/10/2025). Menurut Agus, sistem timer dimanfaatkan untuk menekan konsumsi daya, terutama pada malam hari. Sebelumnya digunakan hingga pukul 18.00 WIB, tetapi sekarang dimajukan setengah jam. Langkah efisiensi tersebut berdampak pada penurunan tagihan listrik bulanan Gedung Sate sekitar Rp20 juta sejak Agustus lalu. "Tidak terlalu signifikan, tapi arahnya sudah ke sana (berkurang). Ke depan akan terus didorong agar makin hemat," ucap Agus. Agus menambahkan, penggunaan air juga akan diatur lebih ketat seiring dengan pembatasan jam kerja dan kebijakan work from home (WFH) yang memungkinkan bagi sebagian aparatur bekerja dari rumah. "Kalau air, penggunaannya nanti juga akan berkurang karena jam kerja lebih pendek dan orang yang hadir di kantor makin sedikit," tambahnya. Agus mengungkapkan, mulai tahun 2026, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengarahkan agar dalam setiap kegiatan pemerintahan di Gedung Sate hanya disediakan air minum (air putih). "Kami tentu harus siap. Informasinya begitu, jadi nanti untuk rapat-rapat hanya disediakan air. Tapi petunjuk teknisnya masih menunggu arahan lebih lanjut," katanya. Selama ini, kata Agus, Biro Rumah Tangga menyediakan konsumsi bagi tamu dinas, petugas pengamanan, dan rapat-rapat internal. Namun dengan kebijakan baru ini, pola penyediaan konsumsi akan disesuaikan dengan prinsip efisiensi yang lebih ketat. Meksi begitu, Agus menegaskan, bahwa efisiensi tidak akan mengganggu kinerja para pegawai di lingkungan Setda Jabar. "Kami sebagai ASN tetap harus bekerja, ada anggaran atau tidak. Justru kerja harus meningkat karena melayani pimpinan sampai staf," tegasnya. Ia menambahkan, penghematan ini sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang ikut terdampak oleh penurunan TKD. "Sekarang saja untuk 2025 kami sudah tidak bisa melaksanakan kegiatan di hotel atau rapat di luar. Perjalanan dinas juga dikurangi, kecuali yang sifatnya urgent," pungkas Agus.