Jabatan Fungsional di Pemprov Jabar Ditutup? Ini Jawaban dari BKD Jabar

BANDUNG,- Selang beberapa bulan ini ramai di kalangan ASN Pemprov Jabar bahwa pengajuan Jabatan Fungsional (Jafung) sementara dimoratorium alias ditutup. Namun hal tersebut ternyata diluruskan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar. "Bukan dimoratorium, hanya saja lebih selektif pengangkatan jabatan fungsionalnya berdasarkan kesesuaian dengan skala prioritas," ujar salahseorang pejabat BKD Jabar, melalui WhatsApp nya, Jumat 27 Maret 2025. Menurut pejabat tersebut, jabatan fungsional yang sementara menjadi prioritas sekarang ini adalah di sektor Pendidikan dan kesehatan. "Di situ dulu yang diperkuat," jelasnya. Sementara itu, dari penelusuran roemahmedia, sekarang ini terjadi pergeseran nilai di Birokrat di Pemprov Jabar. Sejak era Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM), ASN Jabar banyak yang memilih mengajukan jabatan fungsional ketimbang jabatan struktural. Bahkan ada beberapa diantaranya yang mengemban jabatan struktural melepasnya menjadi pejabat fungsional. Padahal, sebelum era Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM), sebagian besar birokrat Pemprov Jabar "berburu" menjadi pejabat struktural. Baik itu sebagai pejabat pengawas atau setara Eselon IV A/B(seperti Kasubag TU), pejabat administrator atau setara Eselon III A/B (Kepala UPTD, Kepala Bidang dan Sekretaris) hingga pejabat Pimpinan tinggi selevel Eselon II A/B (Kepala Biro/Dinas/Badan/Asisten Daerah/Inspektorat/Staf Ahli). Memilih pejabat fungsional karena mereka enggan tatkala menjadi pejabat struktural mesti terlibat mengelola anggaran dan proyek, dengan resiko berurusan dengan pemeriksaan aparat hukum. Ditambah di era KDM ini beban kerja makin berat dan sementara tunjangan yang makin 'tipis' karena tergerus biaya perjalanan dinas luar karena tak ada lagi anggaran perjalanan dinas. Akibatnya jabatan struktural yang semula menjadi kursi panas itu jadi tidak menarik lagi dan tidak diminati. Birokrat Pemprov Jabar lebih memilih jadi ahli (fungsional) yang tenang, daripada jadi pejabat struktural yang tak bisa nyaman. Tapi kalau yang kompeten banyak memilih mundur dari struktural, bisakah roda dan sistem pemerintahan berjalan optimal? Kita Tunggu!