ESDM Jabar Ikuti diskusi bertajuk Transisi Energi Berkeadilan

Diskusi bertajuk Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak di Bandung, Sabtu (25/4/2026).

Diskusi bertajuk Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak di Bandung, Sabtu (25/4/2026).

BANDUNG,- Agenda transisi energi di Indonesia dinilai masih terlalu berpusat di level nasional. Padahal, dampak langsungnya dirasakan masyarakat di daerah, mulai dari petani, nelayan, hingga komunitas di sekitar pembangkit listrik. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak di Bandung, Sabtu (25/4/2026). Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil. Diskusi mendorong pemerintah daerah mengambil peran lebih aktif dalam menyusun peta jalan dan implementasi transisi energi yang berpihak pada masyarakat. Jawa Barat menjadi sorotan dalam pembahasan. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, daerah ini masih bergantung pada energi fosil, sekaligus menanggung dampak lingkungan dan sosial dari pembangkit batu bara. Perwakilan RUTE Berkeadilan Jabar Klistjart Tharissa menyebut belum adanya kerangka transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi menjadi persoalan utama. Baca juga : Temuan Cadangan Gas di Kaltim, Komisi XII Dorong Percepatan Eksplorasi “Hasil diskusi dengan warga terdampak menunjukkan target penurunan emisi sering hanya dikejar di atas kertas, sementara perlindungan sosial masih minim,” ujarnya. Policy brief bertajuk Menjadikan Jawa Barat Pelopor Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia juga mencatat sejumlah persoalan lain. Di antaranya koordinasi lintas sektor yang belum sinergis serta minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, potensi ekonomi dari energi bersih dan peluang penciptaan lapangan kerja baru dinilai belum dimanfaatkan optimal. Dinas ESDM Jawa Barat mengakui adanya keterbatasan fiskal dan kewenangan. Selain itu, dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2018–2050 dinilai belum menyentuh perlindungan masyarakat terdampak. “RUED belum bisa diperbarui karena masih menunggu Rencana Umum Energi Nasional,” ujar perwakilan Dinas ESDM. Diskusi ini juga menyoroti perlunya sumber pendanaan baru untuk mendukung transisi energi di daerah, termasuk opsi pungutan tambahan pada sektor batu bara. Kegiatan ini merupakan bagian dari Festival Energi Bersih 2026 yang berlangsung pada 25–26 April di Bandung. Festival tersebut menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari diskusi publik, pameran foto, hingga pertunjukan seni. Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi berbagai pihak untuk mendorong transisi energi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat di tingkat daerah.