Walah.., Banser Jabar Ancam Kang Emil

BANDUNG, roemahmedia.com - Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat mengancam mendorong proses hukum Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang dinilai lalai dalam mengantisipasi kerumunan saat ceramah Habib Rizieq Shihab (HRS) di Megamendung, Bogor, beberapa waktu lalu. Menurut Ketua Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi, langkah yang dilakukannya itu untuk menciptakan rasa keadilan menyusul pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat karena dianggap gagal mencegah kerumunan saat acara pernikahan HRS di Petamburan dan acara ceramah di Megamendung. "Kami melakukan secara bertahap. Salah satunya membuat surat desakan desakan ke Ketua Gugus Tugas Nasional agar memberikan sanksi tegas kepada Gubernur Jawa Barat. Setelah itu kita juga akan melakukan langkah-langkah hukum," ungkap Yadi kepada wartawan Senin (16/11/2020). Dalam hal ini, dia juga menilai Gubernur lalai melindungi masyarakat Jabar karena tidak akan mampu mentracking masa yang sebelumnya berkonvoi. Sehingga berpotensi besar terjadi penyebaran COVID-19 di daerah-daerah. Pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan sejumlah elemen dalam upaya mendorong rasa keadilan dimintai pertanggung jawaban Gubernur Jawa Barat. Sementara itu, Kalangan aktivis 98 juga meminta kepolisian memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) terkait adanya kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab di Gadok, Kabupaten Bogor dan Petamburan, DKI Jakarta. Mantan wali kota Bandung itu harus dimintai pertanggungjawaban karena dinilai lalai sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan terkait pandemi virus korona, seperti yang telah dilakukan kepolisian yang berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hal yang sama. Menurut aktivis 98, Abdul Salam Nur Ahmad, kepolisian harus memanggil Emil karena membiarkan adanya kerumunan massa di lokasi tersebut. Pertama, lanjutnya, Emil membiarkan adanya kegiatan di Jawa Barat tepatnya di Gadok, Kabupaten Bogor yang diikuti ribuan pendukung Habib Rizieq Shihab. "Kenapa tidak ada upaya pencegahan, padahal itu jelas-jelas melanggar protokol kesehatan," katanya saat memberikan keterangan pers, di Bandung, Senin (16/11). Selain itu, tambah dia, sebagai gubernur, Emil tidak memimpin koordinasi dengan kepala daerah di bawahnya terkait pencegahan kedatangan warganya ke acara pernikahan anak Habib Rizieq Shihab di Petamburan, DKI Jakarta. Padahal, dia sangat meyakini acara yang berlangsung di Petamburan itu banyak dihadiri warga yang berasal dari Jawa Barat. "Harusnya ada koordinasi, jangan sampai warganya datang. Saya sangat yakin, yang kemarin (di Petamburan) itu banyak warga Jawa Barat," ucapnya.  Dia menilai sikap Emil tersebut sangat tidak bisa ditolelir karena bentuk kelalaian dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. "Sudah jelas kok aturan protokol kesehatan itu apa saja. Bahkan dia sendiri yang mengampanyekan protokol kesehatan ke masyarakat. Tapi kenapa kemarin diam, seolah-olah tak terjadi apa-apa," ujarnya. Terlebih, lanjut dia, selama ini pemerintah sudah menganggarkan biaya besar untuk penanganan pandemi virus korona. Penggelontoran uang negara yang besar ini menurutnya jadi sia-sia akibat adanya kerumunan massa yang dibiarkan begitu saja oleh pejabat negara tersebut. "Sebagai kepala daerah, harusnya gubernur bisa menggunakan perangkat negara yang ada untuk melarang dan mencegah kerumunan di saat pandemi ini. Harusnya berani mencegah terjadinya pelanggaran aturan," ujarnya. Padahal, tambah dia, di Jawa Barat terdapat banyak aktivitas warga yang ditutup untuk mencegah penyebaran covid-19. "Apalagi di awal-awal, ketika toko-toko ditutup. Lalu hingga sekarang ada penerapan sanksi denda kepada warga biasa yang melanggar protokol kesehatan. Tapi kenapa kejadian kemarin dibiarkan?," sesalnya. Dia pun menilai sikap abai yang dilakukan pejabat negara ini merupakan bentuk meraih simpati politik jelang pemilihan presiden 2024. Sebab, dia menilai Emil dan Anies memiliki ambisi yang tinggi untuk maju dalam pemilihan kepala negara tersebut. "Ini cara-cara meraih simpati politik yang tidak bisa ditolelir. Demi kepentingan elektabilitas, tega membiarkan pelanggaran yang bisa mengorbankan kesehatan bahkan nyawa masyarakat," katanya. Lebih lanjut, dia mengapresiasi langkah Kapolri yang mencopot Kapolda Metro Jaya Irjen. Nana S, dan Kapolda Jawa Barat Irjen. Rudy S terkait kerumunan massa tersebut. Ini dinilai tepat sebagai bentuk penegakkan hukum dan penting untuk mengembalikan marwah dan wibawa negara khususnya penegak hukum di mata masyarakat. "Pencopotan ini sudah tepat sebagai bentuk ketegasan negara dalam menegakkan hukum. Siapa pun, kalau bersalah, harus ditindak," katanya.