Dedi Mulyadi Bakal Tinggalkan System Merit? Isu Merebak, Sejumlah OPD Bakal Diisi Pejabat Luar

KARAWANG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merotasi dan mengangkat sejumlah pejabat eselon II setingkat kepada dinas, kepala biro, staf ahli Gubernur. Total ada 15 PNS dalam jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang menempati posisi baru. Pelantikan dan pengangkatan jabatan dilakukan di Karawang International Industrial City (KIIC), Kamis (27/3/2025). Namun ada fenomena menarik dalam pelantikan perdana yang dilakukan Dedi Mulyadi tersebut Dari rotasi dan mutasi ternyata sejumlah OPD "Gemuk" dibiarkan kosong. Sedangkan para kepala OPD tersebut dirotasi ke OPD lain. OPD tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar dan Biro Umum Setda Jabar. Keempat OPD tersebut sudah mafhum sebagai OPD gemuk dan strategis. Dari rotasi tersebut, Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik dirotasi ke Dinas PMPTSP Jabar, Kepala BMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono dirotasi ke Dinas ESDM Jabar, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya dirotasi menjadi Kepala Bakesbangpol Jabar dan Kepala Biro Umum Tulus menjadi Kepala Satpol PP Jabar. Sebenarnya dari penelusuran roemahmedia.com sudah merebak isu bakal ada sejumlah pejabat dari Purwakarta dan Subang yang akan dibawa KDM untuk mengisi jabatan Kepala OPD atau JPT. Namun, karena Pemprov Jabar menggunakan system merit dalam rotasi dan mutasi Pejabat, maka para pejabat dari luar Pemprov Jabar ini terjegal. Penyebabnya, ada syarat utama jika Pejabat luar Pemprov Jabar masuk, mesti di Pemerintahan Kab/Kota tersebut sudah menggunakan system merit dan manajemen talenta. Tentu saja hal ini menjadi kendala bagai para pejabat luar Pemprov Jabar tersebut karena Pemerintah Kab/Kota belum penuhi syarat manajemen talenta. Namun, sepertinya ada strategi yang akan dilakukan, meskipun terkesan "memaksa", yakni akan menggunakan seleksi JPT dengan open bidding yang jelas itu diluar system merit. Kalau Open Bidding tetap dilakukan akan janggal karena 2 system diberlakukan sekaligus. Bisa disebut System Merit tetap dipakai, Open Bidding digunakan dengan terbatas. Lalu bagaimana dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KASN akan memberi rekomendasi jika Pemprov Jabar melakukan 2 system rotasi mutasi sekaligus? Kita tunggu!