Ridwan Kamil Pindahkan Berli Jadi Staf Ahli karena ada dugaan masalah di Dinas Kesehatan Jabar?

BANDUNG, roemahmedia.com - Ada yang cukup mengejutkan saat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan dan melantik pejabat eselon 2, di Gedung Pakuan, Rabu ( 30/12/2020).  Betapa tidak, Emil (panggilan akrabnya) memindahkan Berli Hamdani Gedung Sakti dari jabatan semula Kepala Dinas Kesehatan Jabar menjadi staf ahli bidang ekonomi. Tak ayal lagi, rotasi Berli menjadi staf ahli ini mengundang perbincangan hangat di berbagai kalangan. Keputusan Emil ini dikait-kaitkan adanya berbagai dugaan masalah di Dinas Kesehatan Jabar. Hal ini diperkuat juga dengan keputusan Emil sebelumnya yang merotasi dr.Siska Gerfianti, M.H.Kes yang semula menempati jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan dimutasi ke jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Jumat (27/11/2020). Berli maupun Siska, awalnya adalah pejabat di luar lingkup Pemrpov Jabar, yang kemudian terpilih dan dipercaya Emil untuk mengemban amanah jabatan di Dinas Kesehatan Jabar. Berli sendiri merupakan warga Jabar yang mengembara di Kalimantan. Berli dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Rabu (8/5/2019).   Mantan Kadinkes Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat itu, dilantik sebagai Kadinkes Jabar setelah sukses melalui proses seleksi terbuka (lelang jabatan) yang digelar Pemprov Jabar, seperti berbagai tes, review jejak karier, pembuatan makalah, hingga wawancara. "Hari ini sudah dilantik dokter dari sebuah kabupaten di Kalimantan, orang pintar gagasannya luar biasa. Setelah diseleksi periode dua ini, akhirnya skornya paling tinggi memenuhi syarat," kata Ridwan Kamil seusai pelantikan saat itu di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (8/5/2019). Dalam kesempatan itu, Gubernur yang akrab disapa Emil itu berpesan agar Berli mampu menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan di Jabar. Terakhir, Emil berpesan agar Berli mampu memimpin seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinkes Jabar dengan baik.  Emil menginginkan ASN Dinkes Jabar memiliki integritas yang kuat, profesional, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Bahkan, Emil menyebut, Berli akan menata pembangunan bidang kesehatan di Jabar secara realistis karena pengalamannya sebagai kadinkes di tingkat kabupaten. Namun apa mau dikata, perjalanan waktulah yang mengubah semuanya.  Berli akhirnya “diparkir”  di staf ahli bidang ekonomi. Lalu benarkah ada permasalahan krusial di Dinas Kesehatan Jabar? Dari catatan roemahmedia.com, beberapa bulan terakhir ini mencuat dugaan kasus yang terjadi di Dinas Kesehatan Jabar. Yang  disoroti adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Jabar dr. Siska Gerfianti, M.H.Kes. Ket. Foto: dr. Siska Gerfianti, M.H.Kes. Salahsatunya dari  Ketua Umum Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Mujahid Furqon.  Menurut Mujahid, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) sendiri, menurut Mujahid, telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Siska hingga 3 kali.  Pertama, ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atas dugaan pengkondisian untuk memenangkan pihak ketiga yang sudah disepakati sebelum lelang pengadaan barang dilakukan. Kedua, masalah pembelian alat rapid dan swab test yang terlalu mahal.  Ketiga, pembelian PCR Portable tanpa perencanaan matang dan dianggap harganya terlalu mahal. Siska pun kini menghadapi Gugatan Perdata dari PT Aria Puspa Nusantara (APN), salah satu rekanan yang merasa dirugikan dalam proses pengadaan barang. Menurut Kuasa Hukum PT Aria Nusantara Nusatara (APN) Fiadel Giawa SH, Siska digugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. ” Kerugian yang dialami PT APN akibat ulah sewenang wenang Siska sekitar Rp.5 Miliar,” ujar Fidel. Jumlah itu , jelas Fidel, diambil dari jumlah keuntungan yang dimungkinkan menurut Kepres sebesar 15 persen dari nilai pengerjaan. 15 Persen itu jatuhnya sekitar Rp4,21 miliar.  Ditambah biaya biaya operasional sekitar Rp25 juta selama mempersiapkan dan lobby lobby upaya mengadakan barang. Dan biaya konsultasi hukum selama pendampingan ketika mengajukan somasi sekitar Rp.250 juta. Serta ditambah biaya gugatan sekitar Rp. 500 juta. Gugatan sudah sudah didaftarkan secara online ke Pengadilan Negeri Bandung dan sudah terdaftar dengan no perkara 511/pdt.4/2020. Alasan gugatan itu sendiri dilayangkan selain kliennya mengalami kerugian materi, menurut Fidel, karena banyaknya fakta fakta diluar ketentuan peraturan. ” Dia (Siska) menjegal surat pesanan dengan tidak menanda tangani. Pesanan sudah dinegosiasikan, cuma gak ditandatangani sampai batas waktu,” ungkapnya. Dr. Siska Gerfianti, M.H.Kes sebelum ditarik dan diberikan jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan Jawa Barat, adalah pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Sudah bukan rahasia lagi bagi kalangan ASN Pemprov Jabar, Siska Gerfianti adalah orang kepercayaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saat Emil, panggilan akrab Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, terpilih jadi Gubernur Jabar. Siska termasuk rombongan bedol desa dari Kota Bandung yang ditarik Emil untuk membantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat pindah ke Dinas Kesehatan Jawa Barat. Saat awal dimutasi, Siska belum memiliki jabatan. Menunggu sekitar 6 bulan, Siska kemudian diberi jabatan Sekretaris Dinas Kesehatan. Jabatan orang kedua di Dinas Kesehatan ini merupakan jabatan strategis. Seperti diketahui, Dinas Kesehatan adalah dinas kedua yang dari sisi anggaran dan jumlah karyawan hanya kalah di bawah Dinas Pendidikan. Lalu, benarkah dugaan-dugaan masalah di Dinas Kesehatan Jabar tersebut? Kita tunggu!***