Jaringan Internet OPD Pemprov Jabar Alami Gangguan

BANDUNG - Beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar mengeluhkan jaringan internet yang mengalami gangguan sejak awal Januari 2021. Akibat gangguan tersebut, sementara waktu, para pejabat OPD menggunakan kuota internet pribadi saat melakukan kegiatan virtual. Padahal di awal Januari ini sebagian besar kegiatan dilakukan secara virtual mengingat kini sedang masa pemberlakuan PPKM pandemi Covid-19. Saat dikonfirmasi roemahmedia.com kepada Diskominfo Jabar, Sekretaris Diskominfo Jabar Gilang Sailendra mengatakan gangguan jaringan internet di OPD disebabkan masih dalam tahap transisi karena integrasi jaringan internet.  “Untuk teknisnya silahkan hubungi bidang E-Government, jaringan internet tiap-tiap dinas sedang dieoerbaiki,” ujar Gilang dalam pesan singkat melalui WhatsApp, Kamis, 21/1. Jaringan internet di OPD tersebut mulai tahun ini mulai dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi  (Diskominfo) Jabar. Seperti dikemukakan  Kepala Bidang e-Government (e-Gov) Dinas Kominfo Jabar, Dian Istanti di diskominfo.jabarprov.go.id, sejak tanggal 24 Desember 2020, e-Gov sudah melakukan pengadaan untuk pemusatan jaringan yang ada di Pemprov Jabar karena selama ini perangkat daerah mengadakan sewa jaringan masing-masing, hal tersebut menimbulkan adanya pemborosan anggaran. "Jadi mulai tahun 2021, berdasarkan kajian dan adanya temuan dari inspektorat terkait pemborosan anggaran, pemusatan jaringan akan dikelola Diskominfo," katanya pada apel virtual yang diikuti oleh sekitar 148 peserta dari seluruh pegawai di lingkungan Diskominfo Jabar Senin (18/1/2021). Dian menjelaskan di tahun 2021 tantangan bidang e-Gov cukup berat karena harus memfasilitasi jaringan internet sekitar 400-500 titik. "Tantangan yang kita hadapi di tahun 2021 cukup berat, jadi saya berharap dukungan dari rekan-rekan semua," ungkapnya. Dian menambahkan di bulan Januari, bidang e-Gov akan memulai kerja sama dengan Biro Organisasi terkait penyusunan dokumen proses bisnis karena setelah di telusuri tahun-tahun sebelumnya nilai proses bisnis hanya satu sampai dua beradasarkan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Diskominfo berinisiatif untuk melakukan kerja sama dengan biro organisasi dibantu teman-teman dari Telkom University untuk mengevaluasi kekurangan dari dokumen proses bisnis yang ada di pemprov Jabar," katanya "Minggu kemarin kita sudah koordinasi dengan biro organisasi, mudah-mudahan minggu ini kita bisa mulai evaluasi dan menyusun proses bisnis ini," tambahnya. Tahun 2021 bidang e-Gov juga megadakan sekitar delapan pelatihan yang bisa diikuti oleh bagian teknis dan melibatkan peserta dari kabupaten/kota. Selain itu, bidang e-Gov juga sedang menyusun dokumen kerja sama antara Diskominfo Jabar dengan Diskominfo Kabupaten/kota. "ini merupakan langkah kita untuk bersinergi dengan kabupaten/kota," tutup Dian.***