Hal ini, diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Menurut Heri, untuk memulihkan usaha UMKM harus dilakukan secara terintegrasi, baik dari sisi pengembangan usaha, dukungan permodalan serta pemasaran. Untuk pengembangan usaha, perlu diperkuat pemanfaatan potensi lokal.
Sejalan dengan harapan tersebut, bahan baku berbagai produk harus menggunakan potensi yang ada di wilayah masing-masing.Sebagai gambaran, untuk kawasan pesisir maksimalkan pembuatan produk dengan memanfaatkan hasil tangkap ikan dari berbagai jenis. Pembuatan produk diharapkan meminimalisir penggunaan bahan baku impor.
Hal lain yang perlu disiapkan partisipasi BLUD harus maksimal, terutama dalam memfasilitasi bantuan permodalan. “Mulai saat ini, perlu segera dievaluasi UMKM mana yang sudag berhenti , namun masih ada harapan untuk bisa berkembang,” ujar Heri.
UMKM demikian, harus mendapat perhatian dan pembinaan. Bahkan harus dijajaki adanya bantuan permodalan yang besarannya disesuaikan dengan potensi usaha dari UMKM tersebut.
Selanjutnya, pemasaran juga harus terus dibantu. Selama ini, pemerintah sudah memfasilitasi pemasaran secara online.
”Perihal pemasaran ini, perlu dilanjutkan sisi pembinaannya terutama bagi pelaku UMKM yang belum paham penggunaan IT,” ujar Heri.
Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat Kusmana Hartadji selaku mengatakan jika daya beli masyarakat cenderung menurun selama pandemo Covid-19. Hal ini akhirnya mengakibatkan pendapatan UMKM di Jawa Barat turun drastis.
Kusmana Hartadji mengatakan jika banyak UMKM yang terancam bangkrut dan gulung tikar.
Tak tanggung-tanggung, selama pandemi Covid-19 Kusmana mengatakan pendapatan pelaku UMKM turun drastis hingga 80 persen
"Dalam kondisi tersebut, ada yang bertahan, ada juga yang sama sekali menghentikan usaha," kata Kusmana dalam siaran pers Sabtu 20 Februari 2021.
Sebagaimana diberitakan PRFM News dalam artikel Pendapatan UMKM di Jabar Turun Drastis, Tak Sedikit yang Bangkrut, diketahui di Jawa Barat pelaku UMKM-nya mencapai 4,6 juta unit usaha. 98 persen dari jumlah tersebut masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil.
Selain penurunan pendapatan, pandemi Covid-19 membuat harga bahan baku naik dan langka. Pelaku UMKM pun sulit mengakses permodalan. Hal itu menghambat rantai produksi dan distribusi barang.
Kusmana menuturkan, pihaknya telah menyusun strategi untuk menyelamatkan dan memulihkan UMKM. Tahap pertama adalah mempermudah UMKM mendapatkan bahan baku
"Kemudian membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), fasilitasi pembiayaan dan pemasaran, sampai program padat karya," ucapnya.
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Daerah Jabar Ipong Witono menyatakan, peningkatan daya beli masyarakat amat krusial untuk membangkitkan UMKM di tengah pandemi Covid-19.
Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah berupaya meningkatkan daya beli dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos), baik kepada masyarakat umum, pekerja, maupun pelaku usaha mikro.
"Selain dengan bansos, peningkatan daya beli masyarakat akan dilakukan dengan penyediaan lapangan kerja," tuturnya.
Menurut Ipong, Pemda Provinsi Jabar sudah meluncurkan marketplace bernama borongdong.id untuk meningkatkan penjualan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Jabar.
"Sasaran borondong.id itu ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jabar. Kenapa ASN? Karena penghasilan mereka saat pandemi COVID-19 tetap stabil," katanya.
Berhasilkah? Kita tunggu!Heri Ukasah: Terancam Bangkrut, Perlu Aksi Cepat Selamatkan UMKM Jabar
BANDUNG, roemahmedia.com - Selama pandemi Covid-19, sekitar 80 persen pendapatan usaha UMKM di Jabar menurun. Dengan kondisi demikian, perlu aksi cepat agar kegiatan usaha UMKM dapat hidup kembali.
Hal ini, diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Menurut Heri, untuk memulihkan usaha UMKM harus dilakukan secara terintegrasi, baik dari sisi pengembangan usaha, dukungan permodalan serta pemasaran. Untuk pengembangan usaha, perlu diperkuat pemanfaatan potensi lokal.
Sejalan dengan harapan tersebut, bahan baku berbagai produk harus menggunakan potensi yang ada di wilayah masing-masing.Sebagai gambaran, untuk kawasan pesisir maksimalkan pembuatan produk dengan memanfaatkan hasil tangkap ikan dari berbagai jenis. Pembuatan produk diharapkan meminimalisir penggunaan bahan baku impor.
Hal lain yang perlu disiapkan partisipasi BLUD harus maksimal, terutama dalam memfasilitasi bantuan permodalan. “Mulai saat ini, perlu segera dievaluasi UMKM mana yang sudag berhenti , namun masih ada harapan untuk bisa berkembang,” ujar Heri.
UMKM demikian, harus mendapat perhatian dan pembinaan. Bahkan harus dijajaki adanya bantuan permodalan yang besarannya disesuaikan dengan potensi usaha dari UMKM tersebut.
Selanjutnya, pemasaran juga harus terus dibantu. Selama ini, pemerintah sudah memfasilitasi pemasaran secara online.
”Perihal pemasaran ini, perlu dilanjutkan sisi pembinaannya terutama bagi pelaku UMKM yang belum paham penggunaan IT,” ujar Heri.
Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat Kusmana Hartadji selaku mengatakan jika daya beli masyarakat cenderung menurun selama pandemo Covid-19. Hal ini akhirnya mengakibatkan pendapatan UMKM di Jawa Barat turun drastis.
Kusmana Hartadji mengatakan jika banyak UMKM yang terancam bangkrut dan gulung tikar.
Tak tanggung-tanggung, selama pandemi Covid-19 Kusmana mengatakan pendapatan pelaku UMKM turun drastis hingga 80 persen
"Dalam kondisi tersebut, ada yang bertahan, ada juga yang sama sekali menghentikan usaha," kata Kusmana dalam siaran pers Sabtu 20 Februari 2021.
Sebagaimana diberitakan PRFM News dalam artikel Pendapatan UMKM di Jabar Turun Drastis, Tak Sedikit yang Bangkrut, diketahui di Jawa Barat pelaku UMKM-nya mencapai 4,6 juta unit usaha. 98 persen dari jumlah tersebut masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil.
Selain penurunan pendapatan, pandemi Covid-19 membuat harga bahan baku naik dan langka. Pelaku UMKM pun sulit mengakses permodalan. Hal itu menghambat rantai produksi dan distribusi barang.
Kusmana menuturkan, pihaknya telah menyusun strategi untuk menyelamatkan dan memulihkan UMKM. Tahap pertama adalah mempermudah UMKM mendapatkan bahan baku
"Kemudian membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), fasilitasi pembiayaan dan pemasaran, sampai program padat karya," ucapnya.
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Daerah Jabar Ipong Witono menyatakan, peningkatan daya beli masyarakat amat krusial untuk membangkitkan UMKM di tengah pandemi Covid-19.
Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah berupaya meningkatkan daya beli dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos), baik kepada masyarakat umum, pekerja, maupun pelaku usaha mikro.
"Selain dengan bansos, peningkatan daya beli masyarakat akan dilakukan dengan penyediaan lapangan kerja," tuturnya.
Menurut Ipong, Pemda Provinsi Jabar sudah meluncurkan marketplace bernama borongdong.id untuk meningkatkan penjualan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Jabar.
"Sasaran borondong.id itu ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jabar. Kenapa ASN? Karena penghasilan mereka saat pandemi COVID-19 tetap stabil," katanya.
Berhasilkah? Kita tunggu!
Hal ini, diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Menurut Heri, untuk memulihkan usaha UMKM harus dilakukan secara terintegrasi, baik dari sisi pengembangan usaha, dukungan permodalan serta pemasaran. Untuk pengembangan usaha, perlu diperkuat pemanfaatan potensi lokal.
Sejalan dengan harapan tersebut, bahan baku berbagai produk harus menggunakan potensi yang ada di wilayah masing-masing.Sebagai gambaran, untuk kawasan pesisir maksimalkan pembuatan produk dengan memanfaatkan hasil tangkap ikan dari berbagai jenis. Pembuatan produk diharapkan meminimalisir penggunaan bahan baku impor.
Hal lain yang perlu disiapkan partisipasi BLUD harus maksimal, terutama dalam memfasilitasi bantuan permodalan. “Mulai saat ini, perlu segera dievaluasi UMKM mana yang sudag berhenti , namun masih ada harapan untuk bisa berkembang,” ujar Heri.
UMKM demikian, harus mendapat perhatian dan pembinaan. Bahkan harus dijajaki adanya bantuan permodalan yang besarannya disesuaikan dengan potensi usaha dari UMKM tersebut.
Selanjutnya, pemasaran juga harus terus dibantu. Selama ini, pemerintah sudah memfasilitasi pemasaran secara online.
”Perihal pemasaran ini, perlu dilanjutkan sisi pembinaannya terutama bagi pelaku UMKM yang belum paham penggunaan IT,” ujar Heri.
Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat Kusmana Hartadji selaku mengatakan jika daya beli masyarakat cenderung menurun selama pandemo Covid-19. Hal ini akhirnya mengakibatkan pendapatan UMKM di Jawa Barat turun drastis.
Kusmana Hartadji mengatakan jika banyak UMKM yang terancam bangkrut dan gulung tikar.
Tak tanggung-tanggung, selama pandemi Covid-19 Kusmana mengatakan pendapatan pelaku UMKM turun drastis hingga 80 persen
"Dalam kondisi tersebut, ada yang bertahan, ada juga yang sama sekali menghentikan usaha," kata Kusmana dalam siaran pers Sabtu 20 Februari 2021.
Sebagaimana diberitakan PRFM News dalam artikel Pendapatan UMKM di Jabar Turun Drastis, Tak Sedikit yang Bangkrut, diketahui di Jawa Barat pelaku UMKM-nya mencapai 4,6 juta unit usaha. 98 persen dari jumlah tersebut masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil.
Selain penurunan pendapatan, pandemi Covid-19 membuat harga bahan baku naik dan langka. Pelaku UMKM pun sulit mengakses permodalan. Hal itu menghambat rantai produksi dan distribusi barang.
Kusmana menuturkan, pihaknya telah menyusun strategi untuk menyelamatkan dan memulihkan UMKM. Tahap pertama adalah mempermudah UMKM mendapatkan bahan baku
"Kemudian membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), fasilitasi pembiayaan dan pemasaran, sampai program padat karya," ucapnya.
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Daerah Jabar Ipong Witono menyatakan, peningkatan daya beli masyarakat amat krusial untuk membangkitkan UMKM di tengah pandemi Covid-19.
Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah berupaya meningkatkan daya beli dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos), baik kepada masyarakat umum, pekerja, maupun pelaku usaha mikro.
"Selain dengan bansos, peningkatan daya beli masyarakat akan dilakukan dengan penyediaan lapangan kerja," tuturnya.
Menurut Ipong, Pemda Provinsi Jabar sudah meluncurkan marketplace bernama borongdong.id untuk meningkatkan penjualan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Jabar.
"Sasaran borondong.id itu ASN (Aparatur Sipil Negara) di Jabar. Kenapa ASN? Karena penghasilan mereka saat pandemi COVID-19 tetap stabil," katanya.
Berhasilkah? Kita tunggu!
