BANDUNG, roemahmedia.com - Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan menjadi salahsatu dari 11 program prioritas yang ditetapkan dalam Perda Perubahan RPJMD Prov Jabar tahun 2018-2023.
Pelaksanaan program pendidikan di Iabar dinilai Kurang komprehensif oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Dr. Bucky Wibawa, M.Si.. “Perlu dilakukan evaluasi,” ujar Bucky belum lama ini.
Bucky mengatakan salah satu alasan perlunya evaluasi yang komprehensif untuk bidang pendidikan, karena hal yang menjadi target di Jabar hingga saat ini belum tercapai.
Adapun target yang saat ini belum tercapai adalah wajib belajar 12 tahun. Pasalnya, dari angka Rata-rata lama sekolah di Jabar, dari laporan yang diterima realisasi sampai tahun 2020, baru mencapai 8,3 tahun.
Dengan memperhatikan pencapaian rata-rata lama sekolah, itu menunjukkan angka pencapaian pendidikan belum mencapai 12 tahun atau setara lulus SLTA.
Sejalan dengan program prioritas yaitu reformasi pendidikan, sambung Bucky diharapkan Pemerintah Provinsi Jabar melakukan evaluasi dari hulu hingga hilir.
Dari hulu, aspek program dan kegiatan yang saat ini sudah berjalan perlu dievaluasi, apakah teknis pelaksanaan sudah tepat dari sisi sasaran.
Demikian pula untuk sarana pendukung seperti kondisi sekolah baik yang difasilitasi melalui pembangunan Unit Sekolah Baru Atau Rehabilitasi Kelas Baru, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pendidikan itu.
Di sisi lain, kualitas guru juga harus dievaluasi. Hal ini, penting dilakukan untuk menentukan format pengembangan SDM guru ke depan sejalan dengan tuntutan reformasi pendidikan.
Bagi siswa perlu juga ditelusuri faktor apa saja yang mempengaruhi mereka tidak mau melanjutkan sekolah. “Evaluasi juga perlu dilakukan atas kondisi siswa ,” ujar Bucky.***
Bucky Minta Pemprov Jabar Evaluasi Target Wajar 12 Tahun Belum Tercapai
