Bedi Budiman: Pemekaran Desa di Jabar Butuh Peta Parsial & Numerik

Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman

Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman

BANDUNG, roemahmedia.com - Ketua KomisiRoemahmedia.com I DPRD Jabar Bedi Budiman mengemukakan, dengan disetujuinya penetapan Daerah Otonom Baru atau DOB untuk Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar menjadi salahsatu langkah untuk melakukan pemekaran desa. “Dengan terbentuknya kedua Kabupaten baru tersebut tentunya bisa  melangkah ke pemekaran desa yang memang sudah harus dilakukan di Jabar,” ujar Bedi, belum lama ini Namun, menurut Bedi, faktor fundamental untuk pemekaran desa harus terlebih dahulu melakukan pemetaan data desa. Yakni menggabungkan peta parsial dan peta numerik. “Dengan berbasis data batas desa yang akurat maka batas desa juga tidak akan terjadi konflik,” ujar Bedi.. Bedi mengungkapkan dana alokasi desa dari pemerintah pusat untuk Jabar lebih rendah dibandingkan Jateng dan Jatim. “Secara fiskal Jateng dan Jatim dapat aloaksi dana desa lebih tinggi sekitar Rp  1 sampai dengan Rp 2 triliun dibandingkan Jabar,” jelasnya. Itu disebabkan jumlah desa di kedua provinsi tersebut jauh lebih banyak sekitar 7.000an desa. Dibandingkan Jabar yang hanya ada 5.312 desa. Jumlah desa di jabar tersebut ironis, mengingat jumlah penduduk Jabar yang mencapai hampir 50 juta jiwa dan luas lahan yang lebih besar dibandingkan Jateng dan Jatim. “Solusinya adalah pemekaran desa,” jelasnya.***