BANDUNG, roemahmedia.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor, Ricki Kurniawan, LC, menilai penetapan Daerah Otonom Baru atau DOB untuk Kabupaten Bogor Timur adalah kebijakan realistis.
“Pembentukan DOB Kabupaten Bogor Timur yang sudah disetujui pihak Pemda Prov. Jabar dan DPRD Jabar, pekan ini, sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut,” ujar Ricki kepada media baru-baru ini.
Menurut Ricki, dari sisi wilayah sudah waktunya ada pemekaran wilayah di Kabupaten Bogor melalui Pembentukan DOB . Saat ini, dari data yang dihimpun jumlah Kecamatan di Kabupaten Bogor mencapai 40 Kecamatan.
Akibat luasnya wilayah ini, menyebabkan masih adanya Kecamatan yang masuk daerah terpencil. Dalam arti ada Kecamatan yang sangat jauh jaraknya dari Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor.
Kecamatan yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, diantaranya Kecamatan Sukamakmur dan Kecamatan Tamansari. Kondisi ini, salah satunya berdampak pada lamanya waktu tempuh masyarakat ketika ada keperluan yang bersentuhan dengan pelayanan Publik.
Waktu tempuh itu, terang Ricki bisa mencapai 1 hari. Dengan demikian, melalui pembentukan DOB Kabupaten Bogor Timur, yang rencananya Ibukota pemerintahan dipusatkan di Jonggol, dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
DOB baru Kabupaten Bogor Timur, dari sisi pengembangan daerah otonom baru, diyakini mempunyai prospek bagus yaitu menjadi daerah otonom baru yang mandiri. Hal yang menjadi dasar pertimbangannya, potensi industri di Bogor Timur saat ini sudah berkembang pesat.
Dari Raihan PAD, saat ini juga sudah cukup besar serta aset lain yaitu potensi pariwisata air yaitu dengan adanya Waduk Cibeet, menambah rentetan potensi daerah di Kabupaten Bogor Timur.
“Alasan lain perlunya dibentuk DOB Kabupaten Bogor Timur, yaitu kesiapan SDM yang akan bertugas di Kabupaten Bogor Timur,” jelas Ricki.
Dukungan yang diberikan dari pihak legislatif Jabar , untuk DOB Kabupaten Bogor Timur yaitu kesiapan pemekaran desa.
Dengan pemekaran desa ini, diharapkan ada penambahan DAK dan DAU. Dengan penambahan ini, ujar Ricki diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pembangunan sebagai dari dampak penambahan anggaran.
Bedi Budiman: Pemekaran Desa di Jabar Butuh Peta Parsial & Numerik
BANDUNG, roemahmedia.com - Ketua Komisi DPRD Jabar Bedi Budiman mengemukakan, dengan disetujuinya penetapan Daerah Otonom Baru atau DOB untuk Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat oleh Pemprov Jabar dan DPRD Jabar menjadi salahsatu langkah untuk melakukan pemekaran desa.
“Dengan terbentuknya kedua Kabupaten baru tersebut tentunya bisa melangkah ke pemekaran desa yang memang sudah harus dilakukan di Jabar,” ujar Bedi, belum lama ini
Namun, menurut Bedi, faktor fundamental untuk pemekaran desa harus terlebih dahulu melakukan pemetaan data desa. Yakni menggabungkan peta parsial dan peta numerik.
“Dengan berbasis data batas desa yang akurat maka batas desa juga tidak akan terjadi konflik,” ujar Bedi..
Bedi mengungkapkan dana alokasi desa dari pemerintah pusat untuk Jabar lebih rendah dibandingkan Jateng dan Jatim. “Secara fiskal Jateng dan Jatim dapat aloaksi dana desa lebih tinggi sekitar Rp 1 sampai dengan Rp 2 triliun dibandingkan Jabar,” jelasnya.
Itu disebabkan jumlah desa di kedua provinsi tersebut jauh lebih banyak sekitar 7.000an desa. Dibandingkan Jabar yang hanya ada 5.312 desa. Jumlah desa di jabar tersebut ironis, mengingat jumlah penduduk Jabar yang mencapai hampir 50 juta jiwa dan luas lahan yang lebih besar dibandingkan Jateng dan Jatim. “Solusinya adalah pemekaran desa,” jelasnya.***
Ricki: Pembentukan DOB Kabupaten Bogor Timur Realistis
