Komisi 2 DPRD Jabar Konsultasikan Program Permodalan Nelayan Jawa Barat

Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, dalam rangka konsultasi program permodalan bagi nelayan, Rabu (28/04/21). (Fotografer: M. Sidiq/Humas DPRD Jabar).

Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, dalam rangka konsultasi program permodalan bagi nelayan, Rabu (28/04/21). (Fotografer: M. Sidiq/Humas DPRD Jabar).

DKI JAKARTA, roemahmedia.com - Sejumlah skema permodalan usaha bagi nelayan Jawa Barat diharapkan dapat dengan mudah diakses. Sehingga nelayan Jawa Barat dapat mandiri dan lebih sejahtera dari segi ekonomi.  Demikian dikemukakan Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Yuningsih saat Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Rabu (28/4/2021). Kunjungan kerja tersebut, Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh informasi terkait program kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan masyarakat nelayan Jawa Barat,   Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat mengkonsultasikan sejumlah program diantaranya program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikhususkan bagi perempuan nelayan, Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), dan program KUR.  Khusus untuk program permodalan UMi, Yuningsih menilai program tersebut sangat dibutuhkan oleh para perempuan nelayan. Karena di Jawa Barat sendiri jumlah perempuan nelayan cukup banyak, sehingga akses permodalan tersebut menjadi sangat penting untuk melahirkan kemandirian.  “Karena banyak sekali perempuan-perempuan nelayan yang juga tidak menggantungkan nasibnya dari hasil nelayan, tentunya ini harus mandiri Dan ini permodalanya harus bisa dibantu,” ucap Yuningsih.