Heri Ukasah: “Ekonomi Mandiri Masyarakat di pesantren Harus Terus Dibina!”

BANDUNG, roemahmedia.com - Pembinaan keumatan, komunitas masyarakat di pesantren harus menjadi fokus perhatian dari pemerintah untuk terus dibina, dilatih agar mereka bisa menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Selanjutnya, ekonomi kerakyatan salah satunya hadir dalam kegiatan usaha kecil menengah dengan salah satu fokus usahanya membuat berbagai produk dengan memanfaatkan bahan baku dari potensi lokal yang ada di wilayah itu. “Kehadiran OPOP, salah satunya merepresentatikan harapan itu,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.. Menurut Heri, berbagai program strategis yang beroperasi pada penguatan pembangunan ekonomi dalam APBD Provinsi Jabar, seperti program di Dinas KUK yaitu One Produk One Pesantren (OPOP) layak untuk dilanjutkan. “Harapan dengan refocusing anggaran dalam APBD Provinsi Jabar tahun 2021, salah satunya tidak memangkas kegiatan OPOP,” ujarnya. Heri mengemukakan berkenaan dengan program OPOP memaparkan sejalan dengan target pemulihan ekonomi dan juga dalam rangka pembinaan ekonomi umat, sudah sepantasnya ada program kerakyatan yang perlu diperkuat. “Pesantren dalam program OPOP, dalam pemantauan di lapangan cukup antusias merespon. Faktanya, pendaftar mencapai 2.600 lebih,” ungkap Heri.. Fakta ini, menunjukkan animo masyarakat khususnya di kalangan santri untuk berwirausaha sangat tinggi. Hal ini, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk mempertahankan agar OPOP ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Keberlangsungan kegiatan OPOP perlu ditopang oleh dukungan pemasaran. Hal ini, sepertinya tak akan menemui kendala pasalnya Pemerintah melalui Kementerian KUKM sudah menerbitkan kebijakan yaitu "ASN diwajibkan membeli produk UMKM". Kebijakan lain yang sudah dibuat oleh Kementerian KUKM yang membantu pemasaran produk UKM adalah kebijakan belanja barang Kementerian menggunakan produk UKM, dengan besaran alokasi anggaran jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Kini, agar OPOP bisa berjalan maksimal, dibutuhkan sinergi dengan lembaga perbankan untuk menyalurkan kredit kepada santri yang menjadi peserta OPOP. “Harapannya, penyaluran kredit tanpa agunan dapat direalisasikan secara maksimal,” ujar Heri.***