Syahrir: Antisipasi Rutinitas Banjir Rob di Kab. Bekasi Butuh Kajian lingkungan

BANDUNG, roemahmedia - Pada awal tahun 2022, bencana banjir rob menerjang Kabupaten Bekasi, yaitu di beberapa Desa yang berada di Kecamatan Muara Gembong.  Rob adalah banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Dari sisi kualitas kejadian bencana di Kab. Bekasi cukup besar. Sebagai gambaran saja, kejadian banjir rob di Muara Gembong Bekasi , menyebabkan 1.000 orang harus mengungsi. Informasi yang dihimpun dari BPBD Jabar, sepanjang tahun 2021, jumlah bencana alam di Jabar mencapai 2.469 kejadian. Dari jumlah tersebut, di Kabupaten  Bekasi, jumlah kejadian bencana tercatat sebanyak 15 kejadian. “Merujuk kepada data tersebut, kendati jumlah kejadian sedikit dari sisi kuantitas, kewaspadaan harus terus dilakukan secara maksimal,” ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bekasi, H. Syahrir, M. IPOL dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Syahrir, mengemukakan khusus untuk banjir rob di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, pihaknya selaku anggota DPRD Jabar, sudah melakukan peninjauan dan sudah memberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuan itu, merupakan bantuan jangka pendek, dalam arti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpaksa mengungsi karena tempat tinggalnya terkena banjir rob. “Untuk penanganan jangka panjang dan komprehensif, dibutuhkan penanganan jangka panjang serta melibatkan penanganan lintas sektor,” jelas Syahrir. Syahrir mengatakan untuk penanganan jangka panjang, dibutuhkan kajian untuk memperbaiki kondisi lingkungan sehingga banjir rob tak akan terjadi  secara rutin. Merujuk kepada informasi dari BMKG, puncak hujan akan terjadi sampai Februari 2022 mendatang. Di sisi lain, kejadian bencana alam saat ini masih terjadi. Minggu ini gempa melanda Banten. “Dengan masih bermunculan berbagai jenis bencana, antisipasi bencana harus dilakukan secara bersinambungan dengan berbagai langkah penanganan,” ujar Syahrir. Menyikapi kondisi itu, seluruh daerah diminta mengaktifkan sistem peringatan dini bencana secara maksimal. Syahrir menambahkan penanganan bencana yang saat ini dilakukan dengan kolaborasi yang melibatkan pihak BPBD Jabar, Dinas Perkim Jabar dan Dinas SDA Jabar serta Dinas LH Jabar, diharapkan dapat menurunkan Indeks Resiko Bencana.