Anggota Komisi V DPRD Jabar, Heri: Awasi Anak-anak Jangan Sampai Jadi Korban

BANDUNG, roemahmedia.com - Saat ini, masyarakat di Indonesia kembali dihebohkan dengan munculnya kasus tak manusiawi yang menimpa anak. Bagi masyarakat Jabar, lebih prihatin lagi mengingat kasus itu muncul di wilayah hukum Jabar, tepatnya di Kota Bandung, dimana ada belasan anak dari kalangan santriwati yang menjadi korban tindak pidana asusila. Lebih miris lagi kasus itu terjadi di lembaga pendidikan , dengan pelaku kalangan pendidik pula. Belajar dari munculnya kasus itu pengawasan kepada anak harus dioptimalkan oleh berbagai pihak. Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Heri, dalam penjelasannya mengatakan untuk memaksimalkan pengawasan , melalui regulasi yang saat ini berlaku , diantaranya Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, telah membuka ruang agar pemangku kepentingan melaksanakan langkah-langkah teknis untuk perlindungan anak. Bagi pihak Pemerintah Provinsi Jabar, ada beberapa OPD yang mempunyai peran dalam pembinaan dan perlindungan anak. Peran perlindungan dan pembinaan anak tak hanya menjadi tanggung jawab dari Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, tetapi juga Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan juga harus mempunyai program konkrit agar anak dapat terlindungi setidaknya hak-hak dasar anak bisa terpenuhi tanpa ada gangguan dari lingkungannya. Untuk memenuhi harapan itu, kepada Pemerintah Provinsi Jabar melalui beberapa OPD , program sistem perlindungan anak harus dibuat secara komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah Provinsi Jabar, untuk program perlindungan anak juga harus berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota. Adapun point' koordinasi dengan Kabupaten/Kota ini , adalah program yang berorientasi pada pencegahan selain rehabilitasi. Perlindungan anak, terang Heri dengan fokus sasaran memfasilitasi kebutuhan anak untuk memenuhi kebutuhan dasar, ini harus difokuskan pada penguatan kualitas SDM. Untuk memenuhi harapan itu, fasilitasi program pendidikan menjadi kebutuhan utama. Harapan di tahun ini, pemerintah mulai Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota perlu mengevaluasi sarana dan prasarana pendidikan, apakah sudah memenuhi aspek kelayakan. Jika hal itu, kurang terpenuhi program perbaikan sarana dan prasarana sekolah harus segera dituntaskan.