Komentar lainnya berharap warga lokal menjadi prioritas bisa bekerja di perusahaan kawasan industri di Kab. Bekasi.
Persoalan maraknya calonn naker ke pabrik industri di berbagai daerah di Jabar sempat menjadi sorotan anggota DPRD Jabar Ihsanudin.
Ihsanudin mengungkapkan keluhan mengenai pungli ini disampaikan oleh sejumlah para pencari kerja kepadanya.
Para pencari kerja ini, kata Ihsanudin, mengaku keberatan dengan besarnya pungli yang dikenakan oknum lembaga atau organisasi yang menjadi penghubung antara pencari kerja dengan perusahaan di kawasan industri di Jabar.
"Ini tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Para pencari kerja ini ditarik pungli oleh oknum lembaga atau organisasi yang menjanjikan mereka untuk bekerja di salah satu perusahaan di Karawang," katanya, Selasa (10/5).
Ia mengatakan para pencari kerja ini dipungut uang antara Rp 2 juta sampai Rp 15 juta per orangnya. Padahal mereka kebanyakan ditempatkan sebagai pekerja kontrak dengan posisi sebagai teknisi atau buruh dengan gaji yang tidak jauh dari UMK.
"Kebanyakan korbannya malah warga lokal. Kami inginnya jangan sampai lah warga lokal hanya menjadi penonton tumbuhnya industri di daerahnya sendiri. Dan ketika bekerja pun, jangan sampai ada pungli seperti ini," kata Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra tersebut.
Tidak sedikit, kata Ihsanudin, calon pekerja yang meminjam uang kepada keluarga dan kerabat demi membayar pungli tersebut. Lebih menyedihkan lagi, jika pekerja kontrak yang membayar pungli ini hanya dipekerjakan selama dua sampai tiga bulan, sehingga gajinya pun tidak mampu untuk dipakai membayar pungli tersebut.
"Kasihan kan para pekerja kita ini. Jadinya banyak juga yang malah bekerja di daerah lainnya yang relatif bebas pungli. Ironis ya, di daerah dengan jumlah industri yang besar tapi warga setempatnya malah bekerja di luar daerah," katanya.
"Kami minta pemerintah daerah menindak tegas pungli yang sangat merugikan masyarakat kita ini. Kami sebagai anggota dewan sering mendengar keluhan-keluhan seperti ini dari masyarakat," ujar Ihsanudin.
Komentar lainnya berharap warga lokal menjadi prioritas bisa bekerja di perusahaan kawasan industri di Kab. Bekasi.
Persoalan maraknya calonn naker ke pabrik industri di berbagai daerah di Jabar sempat menjadi sorotan anggota DPRD Jabar Ihsanudin.Ini 6 aksi Penjabat Bupati Bekasi turunkan Pengangguran; Warga minta tindak tegas calo naker!
BANDUNG, roemahmedia.com - Angka pengangguran di Kab. Bekasi masih tergolong tinggi dan menempati peringkat tiga di Jabar. Melihat kondisi ini, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan meluncurkan 6 rencana aksi penurunan angka pengangguran.
Di sisi lain, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah dengan Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Pemkab Bekasi tengah melakukan berbagai startegi untuk menekan tingginya angka pengangguran.
Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengungkapkan, ada 6 rencana aksi yang akan dilaksanakan jajarannya, untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi.
“Rencana aksi tersebut diantaranya pelatihan wirausaha mandiri, pelatihan kompetensi, kajian pasar kerja dan UMKM, MoU penempatan pencari kerja, Hubungan Industrial Pancasila dan Sekolah Prakerja,” kata Dani Ramdan.
Dirinya meyakini rencana aksi tersebut akan cukup efektif dalam mengatasi indeks permasalahan pengangguran. Ia juga optimistis dengan angka-angka yang ditargetkan sesuai penyusunan dan jangka waktu yang ditetapkan untuk mencapai penyerapan tenaga kerja ke industri yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Kalau semua dikerjakan sesuai penyusunan dan timeline-nya, saya kira akan efektif. Dan saya juga optimis angka-angka yang ditargetkan untuk menyerap tenaga kerja ke industri di Kabupaten Bekasi bisa tercapai,” ucapnya.
Ditambahkan Dani, keenam rencana aksi ini nantinya akan berfokus pada pelatihan dan pendidikan yang menekankan pada hard skill dan soft skill. Pelatihan ini akan dilakukan melalui dua jalur yakni jalur pemagangan dan jalur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
“Jalurnya nanti ada dua, pelatihan hard skill-nya dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai ujung tombak, dan soft skill-nya sekolah SMK,” katanya.
Dirinya berharap program ini dapat berkelanjutan mengingat angka kebutuhan tenaga kerja baru akan selalu hadir di setiap tahunnya. “Angkatan kerja akan selalu hadir setiap tahunnya. Tapi di sisi lain juga perusahaan akan butuh, dan proses ini never ending. Kedepan akan terus bergulir, bahkan saya berharap ini menjadi efek bola salju, implementasi dan daya serapnya lebih besar dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
Sementara itu, Naker dari Kab. Bekasi berharap rekrutmen di perusahaan industri dipermudah dan Pemkab Bekasi membereskan pungutan liar para calo naker yang marak sehingga menjadi salahsatu penyebab warga lokal sulit masuk ke perusahaan Industri.
Komentar lainnya berharap warga lokal menjadi prioritas bisa bekerja di perusahaan kawasan industri di Kab. Bekasi.
Persoalan maraknya calonn naker ke pabrik industri di berbagai daerah di Jabar sempat menjadi sorotan anggota DPRD Jabar Ihsanudin.
Ihsanudin mengungkapkan keluhan mengenai pungli ini disampaikan oleh sejumlah para pencari kerja kepadanya.
Para pencari kerja ini, kata Ihsanudin, mengaku keberatan dengan besarnya pungli yang dikenakan oknum lembaga atau organisasi yang menjadi penghubung antara pencari kerja dengan perusahaan di kawasan industri di Jabar.
"Ini tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Para pencari kerja ini ditarik pungli oleh oknum lembaga atau organisasi yang menjanjikan mereka untuk bekerja di salah satu perusahaan di Karawang," katanya, Selasa (10/5).
Ia mengatakan para pencari kerja ini dipungut uang antara Rp 2 juta sampai Rp 15 juta per orangnya. Padahal mereka kebanyakan ditempatkan sebagai pekerja kontrak dengan posisi sebagai teknisi atau buruh dengan gaji yang tidak jauh dari UMK.
"Kebanyakan korbannya malah warga lokal. Kami inginnya jangan sampai lah warga lokal hanya menjadi penonton tumbuhnya industri di daerahnya sendiri. Dan ketika bekerja pun, jangan sampai ada pungli seperti ini," kata Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra tersebut.
Tidak sedikit, kata Ihsanudin, calon pekerja yang meminjam uang kepada keluarga dan kerabat demi membayar pungli tersebut. Lebih menyedihkan lagi, jika pekerja kontrak yang membayar pungli ini hanya dipekerjakan selama dua sampai tiga bulan, sehingga gajinya pun tidak mampu untuk dipakai membayar pungli tersebut.
"Kasihan kan para pekerja kita ini. Jadinya banyak juga yang malah bekerja di daerah lainnya yang relatif bebas pungli. Ironis ya, di daerah dengan jumlah industri yang besar tapi warga setempatnya malah bekerja di luar daerah," katanya.
"Kami minta pemerintah daerah menindak tegas pungli yang sangat merugikan masyarakat kita ini. Kami sebagai anggota dewan sering mendengar keluhan-keluhan seperti ini dari masyarakat," ujar Ihsanudin.
Komentar lainnya berharap warga lokal menjadi prioritas bisa bekerja di perusahaan kawasan industri di Kab. Bekasi.
Persoalan maraknya calonn naker ke pabrik industri di berbagai daerah di Jabar sempat menjadi sorotan anggota DPRD Jabar Ihsanudin.
Komentar lainnya berharap warga lokal menjadi prioritas bisa bekerja di perusahaan kawasan industri di Kab. Bekasi.
Persoalan maraknya calonn naker ke pabrik industri di berbagai daerah di Jabar sempat menjadi sorotan anggota DPRD Jabar Ihsanudin.
Ihsanudin mengungkapkan keluhan mengenai pungli ini disampaikan oleh sejumlah para pencari kerja kepadanya.
Para pencari kerja ini, kata Ihsanudin, mengaku keberatan dengan besarnya pungli yang dikenakan oknum lembaga atau organisasi yang menjadi penghubung antara pencari kerja dengan perusahaan di kawasan industri di Jabar.
"Ini tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Para pencari kerja ini ditarik pungli oleh oknum lembaga atau organisasi yang menjanjikan mereka untuk bekerja di salah satu perusahaan di Karawang," katanya, Selasa (10/5).
Ia mengatakan para pencari kerja ini dipungut uang antara Rp 2 juta sampai Rp 15 juta per orangnya. Padahal mereka kebanyakan ditempatkan sebagai pekerja kontrak dengan posisi sebagai teknisi atau buruh dengan gaji yang tidak jauh dari UMK.
"Kebanyakan korbannya malah warga lokal. Kami inginnya jangan sampai lah warga lokal hanya menjadi penonton tumbuhnya industri di daerahnya sendiri. Dan ketika bekerja pun, jangan sampai ada pungli seperti ini," kata Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra tersebut.
Tidak sedikit, kata Ihsanudin, calon pekerja yang meminjam uang kepada keluarga dan kerabat demi membayar pungli tersebut. Lebih menyedihkan lagi, jika pekerja kontrak yang membayar pungli ini hanya dipekerjakan selama dua sampai tiga bulan, sehingga gajinya pun tidak mampu untuk dipakai membayar pungli tersebut.
"Kasihan kan para pekerja kita ini. Jadinya banyak juga yang malah bekerja di daerah lainnya yang relatif bebas pungli. Ironis ya, di daerah dengan jumlah industri yang besar tapi warga setempatnya malah bekerja di luar daerah," katanya.
"Kami minta pemerintah daerah menindak tegas pungli yang sangat merugikan masyarakat kita ini. Kami sebagai anggota dewan sering mendengar keluhan-keluhan seperti ini dari masyarakat," ujar Ihsanudin.
Komentar lainnya berharap warga lokal menjadi prioritas bisa bekerja di perusahaan kawasan industri di Kab. Bekasi.
Persoalan maraknya calonn naker ke pabrik industri di berbagai daerah di Jabar sempat menjadi sorotan anggota DPRD Jabar Ihsanudin.
