Nestapa peternak, Membuat Legislator Dapil Kab. Bogor ini minta Pemerintah Bentuk Satgas PMK

BANDUNG, roemahmedia.com - Perayaan Hari Raya Idul Adha semakin dekat, sementara kondisi hewan ternak di Indonesia saat ini sedang dilanda wabah PMK. Sekarang peternak sedang terpuruk, mereka pun harus menanggung kerugian karena sapi yang mati terpapar PMK. "Saya berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius, misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar H. Ricky Kurniawan. Lebih jauh Ricky menuturkan wabah PMK yang meluas seharusnya dinyatakan sebagai pandemi, agar ada keseriusan dalam penanganan PMK. Selain itu, PMK juga telah merugikan para peternak rakyat karena menyebabkan ratusan sapi mati dan masih banyak lagi terjangkit PMK namun tidak tertangani. “Karena itu menetapkan PMK sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus,” ujar H Ricky Kurniawan. Wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Bogor ini mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan karena tidak lama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha, dan jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban itu sangat besar. Selain itu menurut H Ricky Kurniawan, harus dipastikan bahwa hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing sehat dan bebas PMK karena daging kurban setelah disembelih akan dikonsumsi masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi daging yang benar-benar steril. Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban,” jelas politisi Partai Gerindra ini. Dirinya mengusulkan, agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapi-sapinya terjangkit PMK dan harus ada pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK, termasuk penyemprotan kandang secara massal. Menurutnya, jika persoalan penanganan PMK terkendala anggaran, Fraksi Gerindra mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran karena penanganan masalah tersebut perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat. “Sebab masalah PMK ini jika dilihat dari luas penyebaran dan banyaknya hewan ternak yang terjangkit, harusnya sudah masuk dalam kategori darurat,” katanya.