PIKOBAR Diakses 5 Juta Netizen, Ika: Pemprov Jabar Terus Informasikan Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19

BANDUNG, roemahmedia - Dari sisi penyediaan informasi pandemi, Pemda Provinsi Jabar telah menciptakan aplikasi PIKOBAR. Di awal kemunculannya, PIKOBAR memuat informasi, koordinasi pendataan dan pendaftaran vaksinasi. Demikian dikemukakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Ika Mardiah menanggapi paparan Diskusi Publik Hasil Pengukuran Indeks Persepsi Pandemik COVID-19 dan Persepsi Publik Terkait Endemik Jawa Barat 2022, Jumat (8/7/2022). Diskusi publik tersebut juga memaparkan hasil penelitian dari peneliti senior Inilah Digital Media (IDM) Strategic, Gilang Mahesa. Menurut Ika, aplikasi PIKOBAR dibangun ketika pandemi menyeruak di tahun 2020 silam. Fitur-fitur yang tersedia dibuat sesuai dengan kebutuhan warga mengenai informasi COVID-19 di Jabar dan juga penanganannya. Kemudian tahun kemarin ada telekonsultasi, telemedicine, pinjam tabung oksigen dan lapor isoman. Jadi PIKOBAR ini benar-benar sangat dimanfaatkan oleh warga Jabar. Ika menuturkan, saat ini PIKOBAR sudah diunduh oleh 1,2 juta pengguna internet (netizen) dan diakses 5 juta lebih pengguna internet. PIKOBAR pun memiliki 32 fitur, di antaranya fitur baru seperti layanan obat dan vitamin gratis yang diantar ke rumah warga. Menurut Ika, Pemprov Jabar akan terus mengampanyekan budaya kebiasaan adaptasi baru dan menginformasikan kebijakan transisi dari masa pandemi menuju endemi sebagai tindak lanjut perkembangan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Terkait dengan hasil penelitian dari peneliti senior IDM Strategic, Ika mengemukakan, salahsatu poin yang digarisbawahi dalam hasil penelitian tersebut yaitu satu hal positif yang terjadi adalah kepercayaan kepada pemerintah semakin baik. Hal tersebut seharusnya menjadi modal besar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis dan progresif dalam proses pemulihan kondisi pascapandemi. “Masukan dan perbaikan dari hasil penelitian tersebut tentunya akan sangat bermanfaat bagi pemerintah kedepannya,” ucapnya. Pihaknya mengapresiasi lembaga survei yang telah melakukan penelitian persepsi publik terhadap komunikasi informasi pandemi, indeks kewaspadaan dan pengaruh pada kondisi ekonomi serta mengecek persepsi publik pada kebijakan dan upaya yang telah dilakukan pemerintah. Untuk diketahui, hingga Jumat 8 Juli 2022 kasus COVID-19 di Jabar sudah mencapai angka 1.115.207 dengan tambahan 612 kasus atau sepuluh kali lipatnya dari tambahan kasus sebulan yang lalu atau pada awal Juni 2022. Dari total kasus COVID-19, angka kematian tercatat sebanyak 15.872 kasus. Sementara keterisian tempat tidur rawat COVID-19 atau bed occupancy rate (BOR) mencapai 4,10 persen. “Dari Pemda melihat BOR masih rendah jadi tidak seberbahaya tahun lalu di mana Juni-Juli tahun lalu kita mengalami kekurangan oksigen. Sekarang memang ada kenaikan kasus tapi BOR masih aman,” tutur Ika melanjutkan. Tak hanya masalah kesehatan dan kampanye protokol kesehatan, Pemda Provinsi Jabar pun turut melakukan upaya pemulihan ekonomi, di antaranya dengan Program Petani Milenial, dan Desa Digital. Sementara itu, pada diskusi tersebut, Gilang Mahesa memberikan empat rekomendasi yang bisa diaplikasikan pemerintah terkait dengan Indeks Persepsi Pandemik COVID-19 dan Persepsi Publik Terkait Endemik Jawa Barat 2022. Yaitu perlunya kembali penyampaian informasi terkait dengan langkah-langkah pemerintah dalam menyiapkan rencana kebijakan di fase transisi menuju endemi.. Yang kedua, naiknya angka kasus positif COVID-19 saat ini dan prediksi Menkes bahwa puncak gelombang ketiga Pandemik akan terjadi pada bulan Agustus nanti, maka perlu disikapi dengan mempersiapkan strategi dan pola komunikasi yang tepat. Yang ketiga, lanjut Gilang, kebijakan baru vaksinasi harus segera disosialisasikan dengan baik sehingga dapat mengubah persepsi publik yang kurang baik terkait dengan kebijakan vaksinasi booster saat ini. Terakhir, perlunya ruang relaksasi di sektor ekonomi yang cukup lama. Ini agat aktivitas ekonomi yang baru berputar kembali ini tidak terdepresiasi dikarenakan naiknya beban biaya masyarakat terutama di sektor pangan, energi dan BBM. Selain itu spending pemerintah bisa lebih dipercepat untuk membantu putaran ekonomi lebih cepat. “Ruang relaksasi ekonomi yang cukup ini akan memberikan pengaruh positif dan nilai tambah pada pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi pasca-COVID-19 yang dirancang oleh pemerintah,” ujarnya.