Anggaran Terbatas, Program Listrik Pedesaan Jadi Perhatian Legislatif Jabar

BANDUNG,DPRD Jabar melalui Komisi IV , Senin (1/8 ) bertempat di Kantor DPRD Jabar, menggelar raker bersama beberapa mitra kerja. Raker yang membahas KUA PPAS APBD Provinsi Jabar tahun 2023, dalam pemantauan media, memunculkan kritisi atas beberapa program. Dari program yang muncul, yang mengundang kritik anggota legislatif Jabar, adalah soal program listrik desa (lisdes). Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Jajang Rohana, dalam keterangannya kepada media mengatakan program lisdes perlu menjadi perhatian, pasalnya dari laporan pihak Dinas ESDM Jabar saat masih ada 200.000 KK yang belum mendapatkan layanan lisdes. Atas laporan tersebut, pihak legislatif meminta secara rinci tentang data masyarakat yang belum terlayani lisdes, termasuk peta wilayah Kabupaten/Kota dimana masyarakat itu yang belum tersentuh layanan lisdes. Peta itu, sangat diperlukan mengingat tanggung jawab fasilitasi lisdes tak hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jabar saja, namun Pemkab/Pemkot punya tanggung jawab untuk memfasilitasi program lisdes. Jajang, menambahkan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan layanan lisdes, jika mengandalkan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jabar tak mungkin bisa menyelesaikan secara keseluruhan, oleh karenanya diperlukan sharing pendanaan antara level pemerintahan. Sementara itu, anggota Komisi IV, Zulkifli Chaniago mengatakan di tengah keterbatasan anggaran, di tahun 2023 , program lisdes harus menjadi perhatian. Layanan listrik, kini menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat sehingga masyarakat yang saat ini belum mendapatkan layanan lisdes harus segera diselesaikan. Masyarakat yang saat ini belum mendapatkan lisdes, ada di daerah pelosok. "Untuk mewujudkan pembangunan yang merata, lisdes diharapkan dapat terselesaikan," ujar Zulkifli.