Raden Tedi: Sosialisasi Ajuan Bantuan Melalui SIPD masih kurang

BANDUNG, roemahmedia.com - Anggota Komisi 1 DPRD Jabar dari Daerah pemilihan (dapil ) XI (Subang, Sumedang dan Majalengka) Raden Tedi ST menyoroti kurangnya sosialisasi dari pemerintah, mengenai ajuan bantuan Harus melalui aplikasi Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (SIPD) Akibat kurang sosialisasi, banyak usulan bantuan dari daerah tidak terakomodir karena banyak yang belum mengetahui harus mengakses aplikasi SIPD. "Tak hanya itu, ternyata banyak yang mengeluh sulit mengakses SIPD karena sering error', ini harus jadi perhatian Kemendagri memperbaik aplikasi SIPD untuk diperbaiki," ujar Raden Tedi, belum lama ini. Ia menjelaskan mekanisme cara mengajukan bantuan yang ditujukan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu dengan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri milik Pemprov Jawa Barat. "Saat reses di Subang, Majalengka dan Sumedang, saya sampaikan kepada warga untuk ajuan bantuan pemerintah bisa langsung melalui aplikasi SIPD. Bisa meminta bantuan ke pemerintah Desa setempat untuk mengakses aplikasi tersebut, sehingga nanti bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan bantuan yang ditujukan ke Pemprov Jawa Barat," ungkapnya. Ia mengatakan perjalanan usulan mulai masuk SIPD sifatnya terbuka, siapapun bisa mengaksesnya asal memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ketika SIPD lolos, baru bisa menjadi prioritas dalam RKPD, ketika sudah masuk RKPD bisa dikawal oleh anggota dewan. "Kenapa dikawal DPRD, karena gubernur berkewajiban meminta saran pendapat DPRD dalam hal ini badan anggaran untuk menggunakan RKPD," jelasnya. Apabila sudah masuk RKPD, masuk proses penganggaran selanjutnya masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Saya akan perjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga Dapil saya yaitu Subang Majalengka dan Sumedang," pungkasnya.