Penguatan layanan Puskesmas, Jabar Bentuk PUSPA

BANDUNG - roemahmedia.com- Inisiasi Jawa Barat membentuk PUSPA muncul karena sistem kesehatan primer yang kuat merupakan fondasi dari kemampuan merespon kebutuhan masyarakat. Selain itu, alasan lainnya adalah penguatan Puskesmas di Jawa Barat diperlukan karena tingginya beban Puskesmas saat Covid-19 dan untuk isu kesehatan lain seperti kekurangan SDM, peningkatan kapasitas, ketersediaan logistik dan sistem pelaporan yang kuat. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dr. Nina Susana Dewi mengatakan hal tersebut dalam  Serah Terima Dokumen Kajian Foresight-Primary Health Care dan Diskusi Publik. “Kolaborasi Bermakna Layanan Kesehatan Primer Berdaya” yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) secara virtual melalui Zoom Meetings, Kamis (8/9/2022). “Program Puspa memperkuat Puskesmas sebagai ujung tombak dalam menghadapi pandemi Covid-19, di mana sekarang ditambah dengan ikut mendorong program Penyakit tidak menular (Hipertensi, DM, Kanker) dan Gizi (Stunting),” katanya. Dalam upaya transformasi pelayanan Kesehatan primer melalui kolaborasi dengan Puspa, Kadinkes mengatakan bahwa Puskesmas mampu menggerakan masyarakat dan lintas sektor, sesuai sifat puskesmas yang memungkinkan melakukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Tenaga kesehatan Puskesmas harus melakukan Upaya 3T, Vaksinasi, dan masih harus melakukan layanan kesehatan rutin dari bayi hingga lansia. “Pemprov Jawa barat berkomitmen mendukung penguatan program puskesmas melalui PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) berkolaborasi dengan CISDI. Program ini berjalan 6 bulan dari Maret hingga September 2021 dan dilanjutkan di tahun 2022,” tambahnya. Jawa Barat dengan Juara Lahir Batin melalui inovasi dan kolaborasi di bidang kesehatan mempunyai program “Kesehatan Juara”  untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu , merata dan terjangkau, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu        - Bantuan 40 % dana PBI        - Bantuan JKM Jaminan Kesehatan Masyarakat yang disimpan di RSUD milik provinsi. 2. Puskesmas Juara : Puskesmas sesuai standar dan terakreditasi diharapkan paripurna da utama, dan adanya layanan PONED. 3. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit : Seluruh RSUD Provinsi akreditasi Paripurna dan minimal menjadi kelas B dan bantuan kepada kota kabupaten melaluli Bankeu dan Hibah APBD Provinsi Jawa Barat. 4. Layad rawat serta ditambah dengan inovasi PUSPA Mewakili Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kadinkes mengatakan dirinya bersama Gubernur mempunyai prinsip pembangunan yang didukung secara pentahelix melalui ABCGM ( akademisi, bisnis, community, government dan media.) “Semua permasalahan melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat. Demikian juga pada layanan kesehatan primer  dimana penguatan layanan primer dalam hal ini puskesmas diberikan penguatan dan dukungan dalam hal ini melalui program Layad Rawat dan PUSPA , yang dirasakan oleh kami di Jawa Barat merupakan inovasi yang menguatkan pelaksanaan program esensial dan melahirkan praktik baik dalam mendukung peningkatan akses dan mutu layanan di puskesmas,” tutupnya.