Pemprov Jabar Sewa Mobil Listrik untuk 22 OPD, Ai Saadiyah: Ini Komitmen Gubernur Jabar

Kepala Dinas ESDM Jabar Ai Saadiyah.

Kepala Dinas ESDM Jabar Ai Saadiyah.

BANDUNG, roemahmedia.com - Pemprov Jawa Barat mendatangkan puluhan mobil listrik baru untuk keperluan operasional kepala dinas. Mobil sebanyak 22 unit tersebut diperuntukkan bagi 18 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar. Sebanyak 22 mobil listrik dengan merek Hyundai Ioniq 5 ini sudah terparkir di pelataran Gedung Sate pada pukul 11.00 WIB. Adapun OPD yang bakal menerima mobil dinas baru itu di antaranya Inspektorat, Sekretariat DPRD, Bappeda, BP2D dan Dinas ESDM. Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, pengadaan 22 unit mobil listrik menelan anggaran sekitar Rp 9 miliar. Sistem pengadaannya yaitu sewa melalui pemenang tender e-katalog yaitu BUMD Jabar, PT Migas Hulu Jabar (MUJ). "Betul, jumlahnya ada 22 mobil dinas berbasis listrik untuk kebutuhan di 18 OPD. Anggarannya di kisaran Rp 9 miliar dan sistemnya melalui sewa," kata Ai , (1/2/2023). Ai menjelaskan, Pemprov Jabar sebetulnya menganggarkan untuk pembelian 26 mobil dinas baru berbasis listrik. Namun karena anggarannya tidak cukup, maka yang disetujui yaitu 22 unit. Sistem sewa juga dilakukan karena untuk membeli 1 unit mobil listrik dari pabrikan Hyundai itu membutuhkan anggaran yang besar. "Sistemnya sewa, karena dari sisi pagu kendaraan listrik ini masih mahal. Kemudian, regulasinya juga belum diatur sedemikian rupa, sehingga belum ada arahannya seperti apa. Sehingga kebijakan di Jawa Barat itu menggunakan sewa," tuturnya. Meskipun begitu, Ai menegaskan pembelian 22 mobil listrik ini merupakan komitmen dari Pemprov Jabar dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain ini bentuk komitmen dari Pemprov Jabar, dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil, juga ada arahan dari Presiden dengan Instruksi Presiden untuk mempercepat implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. "Nah kepala perangkat daerah ini memiliki posisi strategis untuk mengajak, mensosialisasikan kendaraan listrik ini. Mudah-mudahan dengan percontohan ini, ke depan semakin banyak," pungkasnya.