"Si Jalu" dilaunching, BLKPMI Disnakertrans Jabar Terapkan di Pelatihan PMI

BANDUNG, roemahmedia.com - Jawa Barat merupakan salah satu pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah PMI terbanyak berasal dari Jawa Timur, yakni 29.391 orang atau 45,85% dari total PMI (64.107 orang pada tahun 2022). Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan jumlah 24.197 orang atau 37,74%. Menyusul di urutan ketiga Jawa Barat, 15.073 orang atau 23,51%. Namun, fakta yang ada dari jumlah tersebut, Jabar menjadi urutan pertama dilihat dari PMI yang bermasalah. Ini dapat dilihat dari trend penempatan PMI dari tahun 2021 sebanyak 12.178 mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebanyak 41.204 orang. Sementara itu, Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terpadat, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 49.405.810 Jiwa. Berdasarkan kelompok umur, mayoritas atau 33,52 juta (68,9%) penduduk Jawa Barat termasuk dalam kelompok produktif (Usia 15-64 tahun). Permasalahan PMI muncul setelah bekerja di negara penempatan. Memperhatikan jumlah PMI yang bermasalah dilihat dari kategori kasus yang paling dominan diantaranya adalah ingin dipulangkan, dokumen administrasi PMI, sisa gaji/gaji tidak dibayar dan permasalahan hukum. Dalam hal ini, rata-rata PMI kurang memahami aturan hukum negara penempatan, lingkungan kerja sehingga kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja, penyelesaian dalam menghadapi masalah, teknik komunikasi termasuk penguasaan teknologi informasi. Hal ini terjadi karena PMI cenderung dibekali keterampilan dan skill saja. Pelatihan atau peningkatan kapasitas PMI yang dilaksanakan saat ini masih bertujuan pada keahlian teknis belum menyentuh pada keahlian pribadinya. Misalkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik, menyelesaikan masalah, beradaptasi dengan lingkungan, peraturan hukum dan sosial budaya daerah penempatan dan sebagainya Dengan kata lain belum adanya atau perlu dilakukan pelatihan soft skill. Sehingga diharapkan adanya perpaduan antara pelatihan yang bersifat keterampilan teknis dengan soft skill yang sekiranya dapat berkontribusi dalam penurunan kasus Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan. Oleh karena itu, salahsatu hal yang mesti dilakukan adalah penyiapan soft skill calon PMI sebelum penempatan menjadi faktor penting guna antisipasi permasalahan tersebut. SiJalu Baru baru ini, ada peluncuran soft launching grand desain pelatihan bagi calon PMI pada pelatihan calon PMI di Soreang Bandung oleh Balai Latihan Pekerja migran Indonesia (BLKPMI) Disnakertrans Jabar, yakni model pelatihan soft skill"SiJalu" (Siap Bekerja Keluar Negeri). Pelatihan model pelatihan soft skill SiJalu ini menarik untuk dicermati. SiJalu ini merupakan terobosan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Salah satu solusi inovatif yang sangat berpotensi adalah pelatihan soft skill SiJalu yang memadukan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan adaptasi budaya. Model pelatihan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam membantu calon PMI meraih kesuksesan dan beradaptasi di negara penempatan. Tak hanya itu, pelatihan soft skill SiJalu memiliki maksud dan tujuan memberikan pembekalan pengetahuan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat ke negara penempatan dalam hal pengetahuan informasi teknologi, sosial budaya Negara Tujuan Penempatan serta pengetahuan pendukung lainnya. Tak hanya itu peserta pelatihan diberikan pengetahuan cara aman bekerja diluar Negeri. Sehingga pada akhirnya diharapkan terjadinya penurunan kasus PMI asal Jawa Barat. Aksi perubahan melalui penerapan model SiJalu perlu tersedianya desain Pelatihan dan terlaksananya kegiatan Pelatihan Soft Skill SiJalu bagi calon PMI Pada intinya kegiatan pelatihan soft skill SiJalu ini sebagai aksi perubahan yang bertujuan agar para peserta pelatihan atau calon PMI mampu meningkatkan kapasitas dan pengetahuan soft skill, hukum ketenagakerjaan dan informasi negara penempatan. Toh, perlindungan CPMI yang selama ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui peningkatan kapasitas SDM belum mencapai outcomes sebagaimana yang diharapkan. Para PMI masih rendah dalam hal pengetahuan tentang hukum ketenagakerjaan dan informasi negara penempatan. Juga masih tingginya PMI yang bermasalah/terkendala dengan meningkatnya kasus PMI yang terjadi. Melihat metode pelatihan SiJalu ini, sudah sepatutnya segera diterapkan dan mendapat dukungan dari pemangku kepentingan. Juga dapat menjadi model untuk diduplikasi di Kabupaten/Kota dalam rangka upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di sisi lain, tetap saja , antisipasi dan penyelesaian permasalahan PMI asal Jabar perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan. Juga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengara Pelatihan dan Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia agar selalu melaksanakan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Terakhir, penyebaran informasi penyelenggaraan dan perlindungan PMI harus dilakukan secara komprehensif. Hal ini sebagai dukungan dan perlindungan pemerintah atas keinginan masyarakat untuk bekerja ke Luar Negeri dengan rasa aman dan nyaman sehingga diharapkan dapat mendorong CPMI agar lebih percaya diri dan kompetitif sebagai professional.