DPRD Jabar Minta Penghuni Apartemen Transit Rancaekek Menabung untuk Miliki Rumah sendiri

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Arwin Kotsara saat meninjau pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2024, Rabu (28/8/ 2024). [

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Arwin Kotsara saat meninjau pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2024, Rabu (28/8/ 2024). [

BANDUNG, roemahmedia.com - Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menilai pembangunan Apartemen Transit Rancaekek Kabupaten Bandung merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang diinisiasi pemerintah. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Arwin Kotsara saat meninjau pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2024, Rabu (28/8/2024). Menurut Asep, inovasi tersebut dinilai sangat positif, dimana penghuni apartemen juga diajak untuk berkomitmen agar dapat menabung untuk dapat memiliki rumah sendiri. “Program apartemen transit sangat baik karena memberikan jangka waktu bagi penghuninya selama 5 hingga 10 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, penghuni yang ditempatkan sudah dapat pindah ke rumah permanen melalui berbagai skema program pemerintah. Selama tinggal di apartemen transit, penghuninya diwajibkan menabung sebesar 10% dari uang muka cicilan rumah kepada mitra Diskimrum,” ujar Asep Arwin Kotsara. Selain itu, Asep juga mengunjungi kegiatan Keterampilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diikuti oleh ibu-ibu penghuni apartemen. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kreativitas para ibu dengan memanfaatkan waktu luang mereka. “Dengan adanya kegiatan ini mereka bisa memanfaatkan waktu luang dengan mengaplikasikan bakat yang ada dalam dirinya yang mungkin bisa menjadi penghasilan sampingan,” tuturnya. Pihaknya berharap, bahwa skema perumahan vertikal ini dapat diterapkan di wilayah lain di Jawa Barat sebagai solusi untuk mengatasi backlog perumahan. Asep juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas fasilitas dan program pengelolaan agar dapat berkelanjutan dan efektif dalam menangani masalah perumahan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.*** *Humas DPRD Jabar