Bakal Seru! KDM Tidak Terima Menkeu Purbaya Sebut APBD Jabar "Parkir" di Bank Rp 4,1 Triliun

BANDUNG,- Kiprah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal diuji. Hal ini terkait dengan keluarnya rilis data Menkeu Purbaya, bahwa APBD sejumlah Pemerintah Daerah mengendap triliunan rupiah di Bank dalam bentuk deposito. Ternyata data yang dirilis Menkeu Purbaya tersebut membuat sejumlah Kepala Daerah gusar dan dianggap sebagai tudingan. Salahsatunya adalah datang dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM). KDM tidak terima disebut Purbaya bahwa APBD Jabar parkir alias mengendap di Bank dalam bentuk deposito. Nilainya mencengangkan yakni Rp 4,17 Triliun. Pemprov Jabar pun berada di peringkat 5 dari 15 daerah lainnya. Dari rilis Diskominfo Jabar, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah adanya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito. Pernyataan tersebut menanggapi ucapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana di bank, termasuk Jawa Barat. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) disebut menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun. KDM -sapaan akrab Dedi Mulyadi- mengatakan, telah memeriksa langsung ke Bank BJB terkait kebenaran ucapan Purbaya. "Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito," kata KDM, Senin (20/10/2025). Menurut KDM, apabila ada pemerintah daerah yang menyimpan uang dalam bentuk deposito, maka hal itu merupakan masalah. Pemerintah daerah itu tidak mampu mengelola keungan daerah dengan baik. KDM meminta Purbaya mengumumkan pemerintah daerah mana saja yang menyimpan dana dalam bentuk deposito. Jangan sampai, muncul opini negatif bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengelola keuangan. Kesan negatif tersebut akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Jika semua pemerintah daerah dianggap menjadi sama, maka daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan sehingga daya dukung fiskal menurun. Dikatakan KDM, saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat malah sedang mempercepat belanja publik di tengah efisiensi anggaran. Sebelumya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip data yang diperoleh dari Bank Indonesia. Berdasarkan data itu, dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun. Daftar simpanan dana daerah di bank Sebelumnya, Kementerian Keuangan merilis 15 daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank. Berikut daftarnya: 1. DKI Jakarta Rp 14,6 triliun 2. Prov.Jawa Timur Rp 6,8 triliun 3. Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun 4. Prov. Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun 5. Prov. Jawa Barat Rp 4,1 triliun 6. Kab. Bojonegoro Rp 3,6 triliun 7. Kab. Kutai Barat Rp 3,2 triliun 8. Prov. Sumatera Utara Rp 3,1 triliun 9. Kab. Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun 10. Kab. Mimika Rp 2,4 triliun 11. Kab. Badung Rp 2,2 triliun 12. Kab.Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun 13. Prov. Bangka Belitung Rp 2,10 triliun 14. Prov. Jawa Tengah Rp 1,9 triliun 15. Kab. Balangan Rp 1,8 triliun.