Syahrir: Sosialisasi Pendidikan Politik Dibutuhkan Masyarakat Kab Bekasi yang Heterogen

BANDUNG, roemahmedia.com - Sosialisasi pendidikan politik , lebih khusus lagi pendidikan karakter hingga saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di masyarakat yang heterogen, seperti Kabupaten Bekasi. Oleh karenanya kehadiran program sosialisasi empat pilar di DPRD Jabar, merupakan program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan Dapil Kabupaten Bekasi, DPRD Jabar, H. Syahrir, SE, M. Ipol, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Sosialisasi empat pilar, ungkap Syahrir untuk di Kabupaten Bekasi, untuk tahun 2022, sudah dilaksanakan pekan ini "Saya selaku anggota DPRD Jabar dari Dapil Kab Bekasi untuk kegiatan sosialisasi empat pilar menghadirkan peserta dari berbagai kalangan, mulai anggota Karang Taruna mewakili generasi muda, aparatur daerah, tokoh masyarakat, tokoh Agama," jelas Syahrir. Pertimbangan, dihadirkannya lintas kalangan sebagai peserta sosialisasi empat pilar ini, dimaksudkan agar empat pilar kebangsaan bisa dipahami oleh semua elemen masyarakat. Khusus untuk Kabupaten Bekasi, ungkap Syahrir pemahaman yang utuh dari masyarakat perihal empat pilar kebangsaan diharapkan dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama. Di Kabupaten Bekasi, karena masyarakat heterogen, penganut agama beragam, sehingga dibutuhkan kerukunan antar umat beragama. Jika suasana ini terwujud, setiap penganut Agama dapat melaksanakan Ibadah dengan suasana kondusif. Sementara itu, melalui pemahaman yang utuh perihal empat pilar kebangsaan, untuk kalangan aparatur pemerintahan diharapkan dapat melahirkan komitmen untuk menjalankan tugas dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan prinsip yang ada dalam Pancasila. Sebagai gambaran saja, di Kabupaten Bekasi masih ada gap pembangunan. Ini disebabkan luasnya wilayah di Kabupaten Bekasi sehingga kondisi ini menyebabkan adanya Daerah yang jauh dari pusat kota atau daerah terpencil. Hal yang dibutuhkan, ujar Syahrir, aparatur pemerintahan di daerah harus mampu mewujudkan pembangunan yang merata yang sejalan dengan prinsip Sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.