Kinerja BUMD Jabar Bidang Pengelolaan Keuangan belum maksimal layani permodalan UMKM

Adikarya Parlemen

Anggota Komisi 3 DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra Persatuan Dapil Kab Bogor H. Ricky Kurniawan LC.

Anggota Komisi 3 DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra Persatuan Dapil Kab Bogor H. Ricky Kurniawan LC.

BANDUNG roemahmedia.com - BUMD milik Pemerintah Provinsi Jabar, yang saat ini concern pada core bisnis di pengelolaan keuangan diantaranya ada di PT BJB dan PT BPR , terkait kinerjanya hingga saat ini masih perlu ditingkatkan, terutama pada layanan permodalan pada UMKM. "Pasalnya di lapangan layanan tersebut belum maksimal dinikmati oleh pelaku UMKM", ungkap Anggota Komisi III DPRD Jabar, Ricky Kurniawan, LC dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Ricky, yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra Persatuan Dapil Kabupaten Bogor mengatakan kondisi faktual itu juga masih ditemukan dalam reses DPRD Jabar yang berlangsung pada Februari 2023 yang lalu. Bagi pihak legislatif Jabar, untuk BUMD yang saat ini concern pada core bisnis pada pengelolaan keuangan baik PT BJB maupun PT BPR , mesti memberikan ruang pelayanan seluas-luasnya dalam mendukung kebutuhan permodalan kepada pelaku UMKM. "Bantuan permodalan untuk UMKM, sangatlah realistis untuk segera direalisasikan karena kondisi faktual kini geliat ekonomi sudah menuju kondisi pulih," jelas Ricky. Pertimbangan lainnya, lanjut Ricky, kebijakan maupun prosedur untuk mendukung penguatan usaha bagi UMKM, saat ini sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jabar, dimana untuk sekarang tinggal menunggu realisasinya. Bagi pihak legislatif Jabar hal yang kini ditunggu realisasinya adalah penguatan permodalan untuk mendukung kebangkitan UMKM. Sejalan dengan harapan itu, pihak legislatif Jabar perlu mengevaluasi kebijakan pendampingan dalam penyaluran kredit mesra dan pengelolaan dana bergulir bagi UMKM yang saat ini sudah dikelola oleh PT BJB maupun PT BPR. Ricky menambahkan dalam rangka mendukung geliat usaha UMKM melalui dukungan BUMD yang bergerak dalam pengelolaan keuangan, dalam rekomendasi reses yang sudah disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Jabar bulan Maret 2023, penyaluran bantuan permodalan untuk UMKM, dengan menggunakan fasilitasi kredit, fasilitasi kredit itu harus merupakan kredit dalam bentuk pinjaman lunak. Selanjutnya kondisi faktual, di Jabar sektor pertanian masih menjadi andalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ricky berharap bantuan permodalan dari BUMD pengelola keuangan harus juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha di bidang pertanian.