Komisi III DPRD Jabar Minta Semua BPR di Jabar Diperketat Pengawasannya

BANDUNG, roemahmedia.com - Pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) perlu diperketat dan ditingkatkan pengawasannya. Sebab, berkaca pada kasus yang terjadi di PT BPR Intan Jabar atau Bank Intan Jabar (BIJ) dan BJB, masalah kerap muncul karena kurangnya pengawasan. Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi III Jawa Barat, H. Sugianto Nanggolah, Selasa (4/4/2023). Oleh sebab itu penting pengawasan terhadap BPR, terutama bagi BPR atau BUMD sektor keuangannya yang tengah bermasalah. “Kami (Komisi III DPRD Jawa Barat) sudah meminta Biro BIA (BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan) agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap BPR , bukan saja BIJ tapi semua BPR yang ada di Jawa Barat,” ungkap Sugianto. BPR dan BUMD sektor keuangan di Jawa Barat seharusnya menjadi contoh daerah lain. Namun, disayangkan karena lemahnya pengawasan muncul masalah BIJ dan BJB di Kabupaten Pangandaran. “Ke depan diharapkan ada pengawasan yang ketat terhadap BPR yang ada di Jawa Barat," ujar Sugianto. Kasus BJB di Kabupaten Pangandaran, pegawai BJB membobol brangkas pelan-pelan sampai miliaran rupiah lebih. "Agar kasus serupa tidak terjadi lagi, Komisi III DPRD Jawa Barat meminta pengawasan yang sangat ketat,” tegas Sugianto. Untuk diketahui, Komisi III DPRD Kabupaten Garut melakukan konsultasi ke Komisi III DPRD Jawa Barat. Rapat konsultasi antar Komisi III tersebut berlangsung di ruang Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar, Bandung, Selasa (4/4/2023). Wakil Ketua Komisi III Jawa Barat, H. Sugianto Nanggolah, SH,MH yang menerima rombongan Komisi III DPRD Garut sekaligus memimpin rapat konsultasi terkait penyelesaian masalah PT BPR Intan Jabar atau Bank Intan Jabar (BIJ).