Bagaimana Nasib 32ribu Honorer di Pemprov Jabar? Begini Penjelasan Kepala BKD Jabar Sumasna

BANDUNG, roemahmedia.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Sumasna menyampaikan, kejelasan 32.000 Honorer di Jawa Barat terus dikawal oleh Satgas Non-ASN Pemprov Jabar. "Hal ini merupakan kebutuhan bersama dalam memenuhi layanan publik dalam membangun Jawa Barat," ujar Sumasna saat Audiensi Forum Honorer Lingkup Pertanian (FKHP) di Jabar dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar) untuk memperjuangkan nasib para honorer atau pegawai Non-ASN Lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat (Distanhorti) di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Jabar, Bandung, 13 Juli 2023. Menurut Sumasna, progress dari Satgas Non-ASN yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat adalah untuk mencari solusi atas tuntutan pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tenaganya selama ini sangat dibutuhkan. Hasil analisis Satgas Non ASN tersebut menunjukkan pemerintah tidak bisa memenuhi layanan publik jika hanya mengandalkan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK yang ada. "Apalagi untuk sektor pertanian yang akan sangat terancam tanpa kehadiran THL Penyuluh dan POPT," ucap Sumasna. Sumasna mengajak forum untuk bersama mencari solusi dan alternatif terbaik, karena bagaimanapun layanan publik tetap harus berjalan "Kami mohon support dan ikhtiar dari kawan-kawan, kita berharap secara nasional ada solusi, jikapun tidak ada, Jabar harus punya cara mengatasi ini," tuturnya. Berbagai upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun terus dilakukan, salah satunya dengan launching Aplikasi Tryout CASN Juara pada September Tahun 2022 lalu yang merupakan sarana pembelajaran bagi masyarakat yang tertarik mengikuti seleksi calon ASN. Tujuannya adalah menyiapkan calon ASN berkualitas untuk mengikuti seleksi resmi baik di Pemda Provinsi Jabar, maupun instansi pemerintah lainnya "Salah satu Ikhtiar kita, terus berusaha membekali dengan kompetensi," ucap Sumasna. Sumasna pun mengingatkan kepada para perwakilan OPD yang hadir agar tidak ada lagi perekrutan Non-ASN yang baru dan mengatakan bahwa seluruh sektor pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menggunakan tenaga Non-ASN karena memang dibutuhkan. Dari 2,2 Juta tenaga Non-ASN se-Indonesia, ada 32.098 Non-ASN di Jawa Barat yang telah teregistrasi di BKN. Sementara itu, Herry Dermawan selaku Anggota Komisi II mengatakan DPRD Jabar akan memanggil Satgas Non-ASN agar ada kejelasan terkait solusi dari penghapusan tenaga honorer dan mengingatkan forum agar tetap tenang dalam menghadapi isu yang ada. "Presiden bilang jangan khawatir, karena tidak akan ada kata pemecatan" ucap Herry. Herry pun mengingatkan agar OPD tidak lupa untuk tetap mengusulkan anggaran honor tahun 2024 untuk Non-ASN, "Yang penting teranggarkan dulu, sambil kita cari solusinya".