Pertanian Jabar Terancam! Segera Cari Solusi Nasib Honorer 1.200 Penyuluh Pertanian & 4.000 Penjaga Air

BANDUNG, roemahmedia.com - Di tengah menghadapi ancaman krisis pangan akibat El Nino, justru nasib para ponggawa yang erat katian dengan sektor pangan masih belum pasti. Yakni para petugas di lapangan di sektor pertanian dan pengairan. Mereka hampir semua berstatus tenaga lepas harian non ASN alias honorer. Tak terkecuali di Jabar. Nasib mereka tinggal menghitung hari. Pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Hal tersebut tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Surat Menteri PANRB tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023. Dari data yang diperoleh roemahmedia.com, ada sekitar 1.200 penyuluh pertanian di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar dan 4.000 penjaga air (irigasi) dan bendungan di Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jabar. Para ponggawa Honorer tersebut berperan penting dalam meningkatkan produktivitas. Bekerja siang malam tak mengenal waktu. Merekalah yang bersentuhan dan bertatap muka langsung dengan masyarakat, baik dalam pembinaan hingga sosialisasi informasi. Dalam hal ini, tak mungkin bisa tergantikan oleh petugas dari ASN. Penyuluh pertanian berperan vital dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga sukses produktivitas padi Jabar capai 9,63 juta ton GKG menyalip Jateng 9,32 juta ton GKG tahun 2022 Di sisi lain, Petugas penjaga air (irigasi) di Dinas SDA Jabar bekerja siang malam menjaga ketersediaan air di sawah sehingga capaian produksi (padi) terjaga. Bahkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil Emil mengatakan, para penjaga pintu air dan bendungan berkontribusi membuat Jabar surplus 1,3 juta ton beras per tahun. Tahun lalu, produksi beras di provinsi berpenduduk hampir 50 juta jiwa itu mencapai 5,3 juta ton. Capaian itu berasal dari 1,6 juta hektar sawah yang terairi. ”Berkat Anda semua, pertanian Jabar swasembada nasional. Beras-beras yang dimakan di meja-meja rumah rakyat Jabar sebagian datang dari kerja-kerja Anda,” ujar Emil kepada petugas pintu air dan bendungan, belum lama ini. Namun apa mau dikata masa depan mereka masih belum pasti. Dewan Pengurus Wilayah Perhimpunan Penyuluh Pertanian (DPW PERHIPTANI) Jawa Barat Dudi Sa'aduddin Tafajani pun angkat bicara. Dengan menyampaikan harapan adanya langkah konkrit dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kami berharap ada _goodwill_ untuk usulan formasi Penyuluh yang hanya berjumlah 3% dari 32.000 keseluruhan Non-ASN di Jawa Barat untuk menunjang keberlangsungan pembangunan pertanian di Jawa Barat," ucap Dudi, saat Audiensi dengan Komisi 1 DPRD Jabar, Bandung, 13 Juli 2023. Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 DPRD Jabar Sadar Muslihat meminta _roadmap_ penyelesaian tenaga honorer harus jelas. Sadar mengatakan bahwa masalah penghapusan tenaga honorer ini bukan hanya masalah bidang pertanian namun juga pendidikan dan kesehatan serta seluruh honorer di Jawa Barat. "Mungkin malah 32.000 Honorer itu yang justru berperan banyak dalam berupaya mewujudkan Jabar Juara," ucap Sadar. Sadar berharap ada penyelesaian yang komprehensif untuk penyelesaian masalah penghapusan tenaga honorer. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar Sumasna yang hadir pada audiensi ini menyampaikan, progress dari Satgas Non-ASN yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat adalah untuk mencari solusi atas tuntutan pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tenaganya selama ini sangat dibutuhkan. "Kejelasan 32.000 Honorer di Jawa Barat terus dikawal oleh Satgas Non-ASN, karena ini merupakan kebutuhan bersama dalam memenuhi layanan publik dalam membangun Jawa Barat," ujar Sumasna. Hasil analisis Satgas Non ASN bahwa Jabar tidak bisa memenuhi layanan publik jika hanya mengandalkan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK yang ada. Apalagi untuk sektor pertanian yang akan sangat terancam tanpa kehadiran para honorer tersebut. "Kami mohon support dan ikhtiar dari kawan-kawan, kita berharap secara nasional ada solusi, jikapun tidak ada, jabar harus punya cara mengatasi ini," tuturnya. Secara keseluruhan, dari 2,2 Juta tenaga Non-ASN se-Indonesia, ada 32.098 Non-ASN di Jawa Barat yang telah teregistrasi di BKN. Sementara itu, Herry Dermawan selaku Anggota Komisi II mengatakan DPRD Jabar akan memanggil Satgas Non-ASN agar ada kejelasan terkait solusi dari penghapusan tenaga honorer dan mengingatkan forum agar tetap tenang dalam menghadapi isu yang ada. Herry pun mengingatkan agar OPD tidak lupa untuk tetap mengusulkan anggaran honor tahun 2024 untuk Non-ASN, "Yang penting teranggarkan dulu, sambil kita cari solusinya".