Kemenko PMK, Pj Ketua PKK Kota Bandung dan TPPS Kunjungi Keluarga Berisiko Stunting

BANDUNG, roemahmedia.com - Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jesli Natalla Marampa, Pj Ketua PKK Kota Bandung Linda Nurani Hapsah bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bandung mengunjungi warga berisiko stunting di Kecamatan Lengkong dan Kiaracondong. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat yang digelar Kemenko PMK. Hal ini juga bagian dari upaya mempercepat penurunan stunting. Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jesli Natalla Marampa mengatakan, penting untuk berkunjung langsung agar ada implementasi nyata terkait intervensi penurunan stunting di lapangan. "Kita ingin melihat implementasi nyata yang ada di lapangan. Kami bersama 19 kementerian lembaga. Kami melakukan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting dengan seluruh OPD, Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Barat," ujarnya di Kecamatan Lengkong, Selasa 24 Oktober 2023. Pada kesempatan itu, TPPS bersama Kemenko PMK mengunjungi posyandu, kelas ibu hamil dan melihat keluarga berisiko stunting. Jesli juga ingin memastikan alat terbaru, antropometri kit telah digunakan di seluruh posyandu khususnya di Kota Bandung. Sebagai informasi, antropometri kit merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur berat badan, panjang, tinggi badan, lingkar lengan atas dan kepala. "Kita ingin pastikan bagaimana pelayanan posyandu oleh para kader, memastikan alat-alat yang sudah merupakan kebijakan presiden untuk diberikan yakni antropometri," katanya "Seluruh kader harus dipastikan bisa memakai alat tersebut. Kita ingin memastikan perkembangan balita dan alat tersebut dilakukan secara benar," ujar Jesli. Harapannya, setelah kunjungan akan didapatkan data dan informasi untuk mendorong percepatan penurunan stunting. "Kita pastikan kebijakan tersebut berjalan maksimal di lapangan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi apa saja yang harus kita kuatkan atau sempurnakan atau mendorong kebijakan yang diperlukan," ungkapnya. Sedangkan Pj. Ketua TP. PKK Kota Bandung, Linda Nurani Hapsah menyebut penanganan stunting di Kota Bandung sudah masif. Tak hanya itu, kesadaran masyarakat juga telah terbangun untuk bersama melakukan berbagai intervensi guna menurunkan angka stunting di masyarakat. "Penanganan stunting sudah bagus, kesadaran dari ibu rumah tangga ada usaha bekerja sama dengan posyandu ketika diarahkan supaya stunting bisa diatasi," ujarnya. Melalui berbagai program stunting berhasil ditekan dari sebelumnya berada di angka 26,4 persen turun sampai 7 persen menjadi 19,4 persen pada tahun 2022. Dalam lima tahun terakhir stunting di Kota Bandung terus menurun. Tahun ini, Pemkot Bandung menargetkan prevalensi stunting menjadi 17 persen. "Dengan usaha yang masif, angka stunting di Kota Bandung mengalami penurunan cukup signifikan," katanya. Ia berharap, dengan hadirnya alat antropometri di setiap posyandu di Kota Bandung dapat menghadirkan angka akurat terkait penanganan stunting. "Karena alat yang sebelumnya (Timbangan Dacin) dengan alat ukur dan timbang kurang akurat. Ketidakakuratan ini bisa diatasi dengan alat yang baru (antropometri)," ungkapnya. Linda menambahkan melihat fakta di lapangan penanganan stunting sebenarnya sudah masiv. Tetapi fluktuasi data stunting di bulan lalu diakibatkan oleh adanya penggunaan alat baru tersebut yaitu timbangan dan pengukur tinggi badan. Alat yg digunakan sekarang lebih baik. Pengukuran tinggi badan yg sebelumnya menggunakan meteran dan mistar dinding, sekarang menggunakan alat ukur yg lebih bisa menghasilkan ukuran yang akurat. Contoh seorang balita ketika diukur tingginya sebelumnya 70 cm, setelah diukur oleh alat baru ternyata 69 cm. Sehingga entry ke database seolah-olah terjadi masalah kenaikan data stunting, demikian juga yang terjadi dengan berat badan. Masalah lainnya adalah ketidakpahaman memasukan data stunting ke aplikasi E-penting, sehingga dinas terkait yang menangani stunting mengalami kendala dalam melakukan rekapitulasi data. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, perlu adanya pelatihan yang intens cara entry data stunting ke E-Penting, bagi para kader PKK di tingkat kecamatan. Serta pemerintahan tingkat kecamatan mengawal lebih masiv keberlangsungan penanganan stunting. Diharapkan setiap kecamatan memiliki data berbentuk infografis untuk lebih memudahkan pemantauan status stunting di wilayah masing-masing. "Kondisi serupa, masih kurang fahamnya entry data ke E-penting ada di wilayah Kiaracondong," ujar Linda. Linda mengemukakan fakta di lapangan pada saat monitoring, penangan stunting ini sudah baik, komitmen pemerintah tingkat kecamatan setempat sangat tinggi dalam upaya menurunkan angka stunting. "Para kader PKK, puskemas serta pihak-pihak lain penggiat dan pemerhati masalah stunting bahu membahu bekerja sama," pungkas Linda.