BANDUNG, roemahmedia.com - Masa menjelang transisi pemerintahan, belanja negara yang berdampak langsung ke masyarakat sedang berkurang. Misalnya saja untuk proyek infrastruktur yang banyak direm.
Hal ini disampaikan Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani.
Aviliani mengemukakan, untuk mengatasi masalah ini pemerintah harus mengandalkan belanja negara untuk menopang perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja.
"Dalam kondisi begini, pemerintah seharusnya belanja dalam negerinya lebih dipercepat, terutama di pemerintah daerah," kata Aviliani dikutip Rabu, (26/6/2024).
Dia mengatakan saat ini 80% pemerintahan daerah dikepalai oleh penjabat gubernur maupun wali kota dan bupati.
Dengan kewenangan yang terbatas, para penjabat ini tak berani menggunakan APBD untuk belanja. Mereka memilih menunggu hingga penjabat definitif ditunjuk seusai Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.
"Mereka cari aman, 'sudahlah itu urusan nanti November', itu kan bahaya," kata dia.
Aviliani menilai dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, belanja pemerintah justru menjadi penyelamat untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga. Dia menilai cara itu bisa mencegah ekonomi Indonesia memburuk.
"Pengeluaran yang berdampak langsung ke masyarakat dalam jangka pendek diperlukan agar kita tidak masuk jurang krisis. Karena masyarakat punya pendapatan, mereka punya kemampuan beli jadi tidak krisis, karena dengan kondisi rupiah seperti sekarang agak membahayakan," katanya.
Aviliani menegaskan belanja pemerintah pusat melalui APBN juga diperlukan. Dia mengatakan bukan saat yang tepat untuk pemerintah membanggakan besarnya Saldo Anggaran Lebih (SAL). "Belanja pemerintah harus didorong untuk bisa dirasakan langsung ke masyarakat," katanya.
Penjabat Kepala Daerah Banyak Main Aman, "Ngerem" Belanja Anggaran
