Soal Penyelesaian Aset, Begini Jawaban Pemprov Jabar kepada DPRD Jabar

BANDUNG,- Soal adanya pandangan DPRD Jabar soal Penyelesaian Aset, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh aset milik daerah telah bersertifikat pada 2027. Target tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan, saat memberikan tanggapan resmi terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Jabar dalam Sidang Paripurna, Rabu (13/8/2025). Erwan mengungkapkan, dari total 5.680 bidang aset Pemprov, baru 2.431 bidang yang memiliki sertifikat resmi. Sisanya, sebanyak 3.249 bidang masih belum tersertifikasi. “Banyak aset berupa irigasi, jalan, hingga lahan yang belum tersertifikasi sejak lama, bahkan ada yang tercatat sejak tahun 1945,” ujarnya. Pemprov merencanakan penyelesaian sertifikasi secara bertahap selama tiga tahun, yakni: • 2025: 538 bidang • 2026: 1.478 bidang • 2027: 1.233 bidang “Dengan begitu, seluruh aset Pemprov diharapkan sudah bersertifikat pada 2027,” tegas Erwan. Kendala dan Langkah Percepatan Proses sertifikasi disebut tidak lepas dari sejumlah kendala, seperti keterbatasan data historis dan kompleksitas legalitas aset lama. Untuk itu, Pemprov mempercepat inventarisasi serta memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait. Tanggapan ini menjadi bagian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD 2025, yang akan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, termasuk alokasi anggaran percepatan sertifikasi aset. Pemprov berkomitmen melaporkan perkembangan sertifikasi secara berkala kepada DPRD demi memastikan transparansi dan akuntabilitas. DPRD diharapkan segera mengesahkan Ranperda tersebut agar program prioritas, termasuk optimalisasi aset daerah, dapat segera dijalankan.