BANDUNG,- LSM Pemuda dan Mahasiswa akhirnya melakukan unjuk rasa ke Lembur Pakuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Subang, Kamis 19 Februari 2026.
Aksi unjuk rasa tersebut sebagai luapan rasa kekecewaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto dan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar Agung. Keduanya dinilai terkesan acuh dan cuek terhadap kritik masyarakat.
Secara terpisah Ketua Bidang Hukum LSM PEMUDA Andri, S.H menyampaikan jika pihaknya telah berulang kali mendatangi Kantor Dinas BMPR Jabar untuk menyuarakan berbagai kritik, khususnya terkait buruknya Umur Layanan Jalan (umur rencana) pada proyek yang dilaksanakan oleh Dinas BMPR Jabar, namun tidak pernah mendapat tanggapan.
Selain itu, Andri juga menyebutkan poin aksi unjuk rasa di Lembur Pakuan tersebut yaitu, terkait buruknya Umur Layanan Jalan (umur rencana) pada proyek yang dilaksanakan oleh Dinas BMPR Jabar.
Terindikasi, proyek – proyek di Dinas BMPR Jabar baru saja selesai dilaksanakan namun telah mengalami kerusakan (gagal konstruksi) tidak sesuai spesifikasi, cacat teknis.
Sedangkan di Dinas Pendidikan Jabar, terkait dugaan adanya orang atau pihak berinisal DK, H.U, dan inisial HD yang mampu mengendalikan atau mengatur proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan menjaul /mencatut nama KDM, namun Kepala Dinas Pendidikan bungkam terhadap isu tersebut.
"Aksi Unjuk Rasa di Lembur Pakuan Subang disebabkan unjuk rasa di Dinas terkait atau di Kantor Gubernur tidak pernah mendapat tanggapan baik dari Kepala Dinas maupun dari KDM itu sendiri," ungkap Andri, pekan lalu.
Pada dasarnya sejak kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM, masyarakat Jawa Barat merasa mempunyai peluang dan akses langsung terhadap Gubernur untuk menyampaikan berbagai keluhan dan masalah, termasuk kritik dalam rangka menjaga jalannya roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tetap berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Melalui konten – kontennya, KDM juga tengah getol mengawasi berbagai program yang sudah di rencanakan semenjak dilantik menjadi Gubernur, salah satunya kegiatan pembangunan Infrastuktur Jalan yang ada di ruas Jalan Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Alhasil masih banyak ditemukan pengusaha nakal yang mempermainkan spesifikasi teknis pekerjaan jalan serta tidak sesuai dengan yang diharapkan rakyat.***Lembur Pakuan KDM Didemo, kecewa sikap Kadisdik dan Kadis Bina Marga Jabar
BANDUNG,- LSM Pemuda dan Mahasiswa akhirnya melakukan unjuk rasa ke Lembur Pakuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Subang, Kamis 19 Februari 2026.
Aksi unjuk rasa tersebut sebagai luapan rasa kekecewaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto dan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar Agung. Keduanya dinilai terkesan acuh dan cuek terhadap kritik masyarakat.
Secara terpisah Ketua Bidang Hukum LSM PEMUDA Andri, S.H menyampaikan jika pihaknya telah berulang kali mendatangi Kantor Dinas BMPR Jabar untuk menyuarakan berbagai kritik, khususnya terkait buruknya Umur Layanan Jalan (umur rencana) pada proyek yang dilaksanakan oleh Dinas BMPR Jabar, namun tidak pernah mendapat tanggapan.
Selain itu, Andri juga menyebutkan poin aksi unjuk rasa di Lembur Pakuan tersebut yaitu, terkait buruknya Umur Layanan Jalan (umur rencana) pada proyek yang dilaksanakan oleh Dinas BMPR Jabar.
Terindikasi, proyek – proyek di Dinas BMPR Jabar baru saja selesai dilaksanakan namun telah mengalami kerusakan (gagal konstruksi) tidak sesuai spesifikasi, cacat teknis.
Sedangkan di Dinas Pendidikan Jabar, terkait dugaan adanya orang atau pihak berinisal DK, H.U, dan inisial HD yang mampu mengendalikan atau mengatur proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan menjaul /mencatut nama KDM, namun Kepala Dinas Pendidikan bungkam terhadap isu tersebut.
"Aksi Unjuk Rasa di Lembur Pakuan Subang disebabkan unjuk rasa di Dinas terkait atau di Kantor Gubernur tidak pernah mendapat tanggapan baik dari Kepala Dinas maupun dari KDM itu sendiri," ungkap Andri, pekan lalu.
Pada dasarnya sejak kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM, masyarakat Jawa Barat merasa mempunyai peluang dan akses langsung terhadap Gubernur untuk menyampaikan berbagai keluhan dan masalah, termasuk kritik dalam rangka menjaga jalannya roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat tetap berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Melalui konten – kontennya, KDM juga tengah getol mengawasi berbagai program yang sudah di rencanakan semenjak dilantik menjadi Gubernur, salah satunya kegiatan pembangunan Infrastuktur Jalan yang ada di ruas Jalan Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Alhasil masih banyak ditemukan pengusaha nakal yang mempermainkan spesifikasi teknis pekerjaan jalan serta tidak sesuai dengan yang diharapkan rakyat.***
