BANDUNG,– Hasil audit investigatif terhadap aktivitas tambang di wilayah Bogor tinggal menunggu waktu. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) memberikan isyarat hasil audittersebut akan segera diumumkan.
Proses audit tengah berjalan dan mencakup wilayah Kecamatan Rumpin, Cigudeg, serta Parung Panjang.
Tentu saja, hasil audit ini sangat ditunggu para pengusaha atau pelaku usaha tambang di wilayah Bogor dan dibuat ketar-ketir. Apakah dilanjut atau ditutup aktivitas pertambangan mereka.
Maklum saja investasi pelaku usaha di Bogor ini sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah.
Audit tersebut dilakukan oleh tim pakar lintas bidang yang melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
“Tim sudah bekerja dan hasilnya akan menjadi dasar kami dalam mengambil keputusan,” ujar KDM di Bandung, pertengahan Oktober 2025.
Saat itu, KDM menegaskan, hasil audit tersebut disusun berdasarkan pendekatan ilmiah dan akademik, bukan pertimbangan politik. Selain menilai praktik pertambangan, audit juga menyoroti aspek ketenagakerjaan di sektor tambang.
“Fokus kami bukan hanya pada teknis tambang, tapi juga kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja,” kata KDM.
Di sisi lain, KDM menyampaikan Pemprov Jabar terus berupaya memperbaiki infrastruktur di kawasan Parung Panjang yang selama ini terdampak aktivitas tambang. Ia memastikan perbaikan jalan rusak akan dilakukan secara bertahap.
“Jalan di Parung Panjang akan kami bongkar dan bangun ulang agar lebih layak. Saya ingin masyarakat bisa bermimpi memiliki jalan yang nyaman dan aman, dan insyaallah itu akan kami wujudkan,” tutur KDM.
KDM menambahkan, aktivitas tambang di kawasan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan memberikan keuntungan besar bagi sebagian pihak.
“Tambang di sana sudah lama beroperasi, melahirkan banyak orang kaya dan properti mewah. Sudah banyak keuntungan yang diperoleh,” ujarnya.
Namun, di balik keuntungan itu, KDM menyoroti dampak sosial dan lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar. Mulai dari jalan rusak, debu tebal, hingga kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tambang berukuran besar.
“Ketika pemerintah mencoba memulihkan ketenangan hidup warga agar bebas dari debu, kebisingan, dan bahaya kecelakaan, justru sering kali yang berada di barisan depan penolakan adalah masyarakat kecil. Padahal kebijakan ini dibuat untuk melindungi mereka,” kata KDM.
KDM menegaskan kebijakannya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan gesekan antarwarga. Sebaliknya, gubernur harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
“Tidak perlu saling berhadapan. Saya bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil karena yakin langkah ini bukan untuk satu golongan, tapi untuk kepentingan bersama,” tegasnya.***
KDM Berikan Isyarat Segera Umumkan Hasil Audit Tambang di Bogor, Pengusaha Tambang Ketar-ketir
