Jabar sudah Punya Perda Jasa Kontruksi 2 tahun lalu, Ricky: Tinggal Diimplementasikan

Adikarya Parlemen

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor, H. Ricky Kurniawan, LC

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor, H. Ricky Kurniawan, LC

BOGOR - Saat ini, banyak fasilitas publik mengalami kerusakan. Salah satunya lembaga pendidikan yaitu sekolah. Kerusakan sekolah banyak terjadi di berbagai daerah. Kerusakan sekolah, itu sempat terjadi beberapa waktu lalu, di Kabupaten Bogor. Kerusakan itu terjadi di SMAN 2 Gunung Putri. Kerusakan itu, disinyalir oleh kondisi bangunan yang tak memenuhi aspek kualitas. Keadaan itu tentunya diharapkan tidak terjadi lagi. Menyikapi kondisi itu regulasi yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan Jasa Kontruksi itu harus segera direalisasikan di seluruh daerah di Jabar. Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor, H. Ricky Kurniawan, LC dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Ricky mengatakan untuk mengatur pembinaan dan pengawasan jasa kontruksi, di Jabar, telah ada regulasinya. Salah satunya Perda Nomor 6 Tahun 2024. Perda tersebut, yang sudah terbit dua tahun lalu diharapkan dapat efektif dilaksanakan di lapangan. Pembinaan dan Pengawasan kontruksi saat ini, perlu intens dilakukan, apalagi saat ini pemerintah tengah fokus pada pembangunan fasilitas layanan publik, mulai sarana pendidikan, kesehatan serta permukiman dan perumahan m. Ricky mengatakan melalui implementasi Perda tentang Pembinaan dan Jasa Kontruksi, seluruh sarana publik dapat dibangun sesuai standar teknis, sehingga bangunan yang nanti terbangun memenuhi standar keselamatan. "Melalui pembinaan dan pengawasan jasa kontruksi seluruh rancang bangun dan pondasi bangunan sarana publik sesuai spesifikasi," kata Ricky. Ricky, dalam keterangannya mengatakan Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi memuat 48 Pasal. Perda tersebut, secara komprehensif mengatur upaya pembinaan dan pengawasan Jasa kontruksi, untuk implementasinya melibatkan, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. "Dilatarbelakangi oleh hal pembangunan sarana kontruksi dapat dimonitor oleh seluruh pihak sehingga Kerusakan kualitas dapat digunakan antisipasi pada tahap proses awal," ujar Ricky.