Legislator Jabar Ricky (Gerindra) Sikapi Bencana Di Kabupaten Bogor

BANDUNG,- Peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu kembali melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Bencana yang terjadi itu banjir bandang. Kejadian bencana itu, diakibatkan oleh durasi hujan yang cukup lama serta curah hujan tinggi. Dengan demikian faktor alam sangat mempengaruhi kejadian bencana alam tersebut. "Dengan peristiwa ini tentunya seluruh elemen masyarakat harus siaga malapetaka," ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor, Ricky Kurniawan, LC, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini. Ricky mengatakan siaga malapetaka berupa bencana alam perlu diantisipasi dari hulu hingga hilir serta untuk waktu jangka pendek dan jangka panjang. Bencana alam , untuk jangka pendek itu berkenaan dengan kesiapan logistik, sarana dan prasarana seperti alat berat serta tempat menampung masyarakat untuk mengungsi sebagai tempat aman ketika bencana itu tiba. "Guna untuk mewujudkan kesiapan itu Sinergitas antar level pemerintahan sangat menentukan," kata Ricky. Menurut Ricky, untuk Kabupaten Bogor kawasan hijau seperti puncak sudah puluhan tahun berkembang berbagai kegiatan salah satunya kegiatan wisata. Dalam rangka menyelesaikan Persoalan bencana, sebagai upaya penanganan dari hulu sekaligus penyelesaian jangka panjang tentunya untuk kawasan hijau harus dilakukan evaluasi khususnya untuk pemanfaatan kawasan hijau. "Melalui evaluasi tersebut akan terpetakan apakah kegiatan usaha di daerah kawasan hijau masih mentaati kaidah pemanfaatan tata ruang," kata Ricky. Ricky menyebutkan, melalui evaluasi menyeluruh tentunya akan bisa dibuat daerah mana atau area mana yang harus dibuat program reboisasi atau penanaman pohon. Bagi Kabupaten Bogor, dengan kondisi alam pegunungan yang masih cukup luas, upaya mempertahankan kawasan hijau harus menjadi perhatian. Oleh karenanya program reboasasi Kabupaten Bogor harus menjadi prioritas. Ricky menyebutkan potensi bencana alam yang cukup besar, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Mitigasi bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Untuk merespon kondisi itu, edukasi kepada masyarakat harus diperluas. Bencana alam, sambung Ricky juga disebabkan oleh perilaku manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Upaya yang harus dilakukannya tentunya membangun kesadaran pada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Hal lain yang harus disiapkan untuk daerah yang rentan bencana, diantaranya pelatihan kebencanaan kepada masyarakat. Pelatihan bagi masyarakat dalam menghadapi situasi bencana itu penting untuk dilakukan karena seringkali korban meningkat ketika ada bencana itu disebabkan karena masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. " oleh karenanya dipandang perlu pemerintah melalui BPBD membuat kegiatan pelatihan evakuasi' kata Ricky. Ricky , dalam keterangannya mengatakan dalam rangka sosialisasi mitigasi bencana, sekolah, RT/RW, dan komunitas lokal dituntut untuk aktif mengadakan kegiatan Desa Tangguh Bencana (Destana) atau simulasi kebencanaan yang difasilitasi BPBD maupun organisasi kemanusiaan. Jawa Barat , juga perlu memanfaatkan teknologi dan data untuk memperkuat mitigasi. Sistem peringatan dini harus diperbarui dan diperluas jangkauannya, terutama di daerah terpencil atau dataran tinggi. Selain itu, pemetaan berbasis GIS sangat penting untuk memantau pergerakan tanah, potensi banjir, serta perubahan tutupan lahan. “ Masyarakat di era digital harus lebih cepat merespon jangan sampai respons bencana kita masih manual dan lambat,” kata Ricky. Ricky, dalam keterangannya mengatakan dalam rangka menyelesaikan dampak bencana di bagian hilir, upaya penyelesaiannya berkenaan dengan menyelesaikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana. Hal.itu berkaitan dengan dampak bencana kerusakan fisik akibat bencana itu berkenaan dengan infrastruktur. Infrastruktur yang harus menjadi perhatian fasilitas publik seperti sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan sungai, perkuatan tebing, dan penanganan infrastruktur lainnya di daerah rawan,” terang Ricky.