BANDUNG,- Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Dapil XI (Sumedang, Majalengka, Subang), H. Raden Tedi, ST, MM, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Regol Wetan, Sumedang Selatan, Kotakulon, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Sabtu 18 April 2026.
Kegiatan tersebut menjadi kesempatan ruang terbuka warga untuk menyampaikan berbagai aspirasinya yang mana terdapat seruan terkait isu infrastruktur sampai kesejahteraan bagi guru honorer.
Raden Tedi menjelaskan, kegiatan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah Pemilihan merupakan kewajiban anggota legislatif untuk turun langsung ke masyarakat.
Selain menjalankan fungsi pengawasan terkait jalannya roda pemerintahan di dapilnya sebagai wakil rakyat tentunya sekaligus menampung aspirasi langsung dari masyarakat.
”Aspirasi rakyat ini saya tampung dan akan dibawa ke tingkat provinsi untuk diperjuangkan agar mendapat perhatian eksekutif, terkhusus Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi,” papar Raden Tedi.
Menurutnya bahwa Infrastruktur dasar seperti jalan, trotoar, penerangan jalan umum, dan fasilitas pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan Pemprov Jabar di Tahun 2026.
Kemudian memasuki sesi dialog, warga menyampaikan berbagai aspirasinya.
Aspirasi yang menyeruak terkait isu kesejahteraan tenaga pendidik. seorang guru honorer mengemukakan aspirasinya agar kesejahteraan guru honorer di tingkat MTS dan MA agar secepatnya mendapat perhatian lebih.
Raden Tedi mengiyakan akan persoalan kesejahteraan guru honorer adalah salah satu isu yang akan diperjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
Upaya peningkatan kesejahteraan perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan kas daerah dan kebijakan pemerintah yang berlaku.
"Kami memahami kondisi guru honorer dan akan berupaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka di tingkat provinsi. Tentu semua harus diselaraskan dengan kemampuan anggaran pemerintah,” terang Raden Tedi.
Pada penghujung kegiatan pengawasan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi warga, baik terkait perbaikan infrastruktur, penerangan jalan, maupun perhatian terhadap tenaga pendidik.
Tentu saja atas terselenggaranya Forum dialog seperti ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Tiada lain agar persoalan di tingkat Kota/Kabupaten se-Jabar khususnya di Sumedang untuk dapat diakomodir di tingkat provinsi
Raden Tedi (PAN): Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Dapil Jadi Kewajiban Legislatif
