DPRD Jabar Terkejut Disodori “Rebana” Ridwan Kamil, Lantas Mencoretnya, Lalu...?

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menandatangani Perjanjian Kerja Sama pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan dengan kepala daerah dari Kabupaten Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon dan Kota Cirebon pada hari pertama West Java Invesment Summit (WJIS) 2020 di Hotel Savoy Homann, Senin (16/11/20).  

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menandatangani Perjanjian Kerja Sama pembangunan Kawasan Rebana Metropolitan dengan kepala daerah dari Kabupaten Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon dan Kota Cirebon pada hari pertama West Java Invesment Summit (WJIS) 2020 di Hotel Savoy Homann, Senin (16/11/20).  

BANDUNG, roemahmedia.com - Pembangunan Rebana Metropolitan yang merupakan gagasan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tampaknya hanyalah tinggal mimpi.  Pasalnya, seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus IX telah sepakat menolak dan tidak akan menindaklanjuti usulan proyek Mercusuar Kawasan Metropolitan Rebana. Padahal, Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah membewarakan proyek ini sejak tahun 2019 lalu. Bahkan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bersama tujuh bupati/wali kota telah sepakat membangun Rebana Metropolitan, sebuah kawasan terpadu baru di Jabar.   Kesepakatan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani kepala daerah dari Kabupaten Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon dan Kota Cirebon pada hari pertama West Java Invesment Summit (WJIS) 2020 di Hotel Savoy Homann, Senin (16/11/20).   “Ada 4 poin mengapa Proyek mercusuar Kawasan Metropolitan Rebana ditolak,” tegas Wakil Ketua Pansus lX Yunandar Eka Perwira, baru-baru ini. Pertama, menyesuaikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena terpilihnya presiden baru tahun 2019,  maka RPJMD yang dibuat tahun 2018 harus menyesuaikan dengan RPJMN. Kedua terkait dengan Permendagri No 90 tahun 2020. Tentang  struktur Pemerintahan yang harus diikuti. Ke tiga terkait dengan kondisi Pandemi Covid 19, akibat Pandemi Covid 19 ini harus merubah strategi, merubah program merubah paradigma. keempat, terkait bagaimana kondisi ekonomi sekarang. Yunandar menuturkan, ditengah perjalanan pembahasan Raperda Perubahan RPJMD, pihak eksekutif menyodorkan proyek mercusuar tersebut. “Kami terkejut ketika pihak eksekutif (Pemprov Jabar) menyodorkan program  Kawasan Metropolitan Rebana  yang mencangkup 7 Kabupaten/Kota untuk dibahas dan dimasukan dalam Raperda Perubahan RPJMD. Padahal dalam Perda RPJMD Jabar 2018-2023 tidak ada sama sekali,” ujarnya. Dikatakannya dengan membuka 13 kawasan untuk industri baru di 7 kabupaten dan kota, yang meliputi Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kab Majalengka, Kab Subang dan Kabupaten Kuningan semuanya akan menjadi kawasan industri, justru dapat merombak sistem perekononomian di Jawa Barat. "Padahal di 7 Kabupaten/Kota tersebut belum tentu cocok untuk dijadikan kawasan pusat industri (KPI), Bahkan Kawasan Pusat Industri di Kab Karawang dan Bekasi saja, hingga kini menimbulkan masalah dari sisi lingkungan dan ketahanan pangan," jelasnya. Lebih lanjut Yunandar menilai, usulan proyek Kawasan Metropolitan Rebana, tidak ubahnya sebuah proyek mercusuar Gubernur Ridwan Kamil.  Hal itu dinilai anggaran yang dibutuhkan untuk menata Kawasan Metropolitan Rebana membutuhkan biaya yang cukup fantastis, yaitu mencapai sebesar Rp2.000 triliun. "Perlu diingat bahwa masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, tinggal 3 tahun lagi, dan belum tentu menjadi Gubernur lagi, karena kita semua sudah mendengar bahwa Ridwan Kamil akan maju bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang," imbuhnya. Yunandar Politikus PDIP mempertanyakan, untuk memenuhi anggaran Rp2.000 Triliun tersebut, dari mana dan siapa yang akan melanjutkannya. “Jangan sampai, gara-gara proyek mercusuar tersebut menambah beban APBD Jabar di masa yang akan datang," tandasnya. ** Rebana ini diproyeksikan menjadi kawasan metropolitan ketiga di Jabar setelah kawasan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) dan Bandung Metropolitan (Kota/Kab Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Sumedang). “Jabar sebelumnya sudah punya dua metropolitan, Bodebek dan Bandung Metropolitan, Rebana ini yang ketiga,” ujar Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil saat itu. Kang Emil menyampaikannya saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 7 kepala daerah dari Kabupaten Sumedang, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Cirebon dan Kota Cirebon pada hari pertama West Java Invesment Summit (WJIS) 2020 di Hotel Savoy Homann, Senin (16/11/20).   Rebana Metropolitan juga diproyeksikan akan menyerap 4,3 juta tenaga kerja yang sangat diharapkan warga terdampak COVID-19.    Kang Emil memiliki empat poin strategi untuk mengembangkan Rebana Metropolitan. Pertama adalah menyeimbangkan tata ruang antara kota baru, lahan pertanian, dan lahan hijau.  "Kedua, kami akan membentuk badan otorita pengelola Rebana Metropolitan. Akan dicari orang-orang berpengalaman, saya akan membuka lowongan pekerjaan, dalam dua bulan nanti orang itu setara eselon II akan mengoordinasikan 13 titik kota baru di Rebana Metropolitan," ucapnya.  Menurut Kang Emil, Rebana Metropolitan sudah menjadi atensi Presiden RI. Oleh karena itu, akan ada banyak dana APBN untuk memperbaiki infrastruktur.  “Pemerintah pusat sudah menyiapkan koneksi jalan tol yang utara-selatan, mengkoneksi jalur Cipali ke Patimban. Jalur kereta api juga sama, kita bikin vertikal utara-selatan, sehingga hal ini menjadi sebuah keunggulan,” ucapnya.  Strategi terakhir, kata Kang Emil, Rebana Metropolitan akan dibangun tidak hanya sebagai kumpulan pabrik semata, tetapi kota modern.  Apa mau dikata, DPRD Jabar dalam hal ini Pansus IX tetah bersikukuh untuk tetap mencoret proyek Rebana Metropolitan ini.  Rebana Hanyalah Jadi Mimpi Indah? Kita tunggu!***